Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kenaikan IPK Indonesia Diklaim untuk Bantah Tuduhan Melemahnya Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai meningkatnya angka Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia membantah tuduhan masyarakat sipil soal melemahmya pemberantasan korupsi.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 27 Januari 2020  |  17:44 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani. -Bisnis.com - Samdysara Saragih
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani. -Bisnis.com - Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai meningkatnya angka Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia membantah tuduhan masyarakat sipil soal melemahmya pemberantasan korupsi.

Diketahui, Transparency International Indonesia menyebutkan CPI Indonesia meningkat dua poin dari 38 di 2018 menjadi 40 di 2019.

"Meningkatnya IPK 2019 ini membantah dengan sendirinya tuduhan-tuduhan  elemen masyarakat sipil tertentu bhw pemberantasan korupsi itu melemah," kata Arsul kepada Bisnis, Senin (27/1/2020).

Diketahui, beberapa bulan belakangan sejumlah masyarakat sipil menilai pemberantasan korupsi di Indonesia tengah melemah. Hal ini terkait dengan revisi UU KPK dan terpilihnya pimpinan lembaga antirasuah yang dinilai masyarakat sipil cacat etik.

Menurut Arsul jika pemberantasan korupsi di Indonesia melemah seperti yang disebutkan oleh masyarakat sipil, maka sudah pasti Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun.

"Jika benar melemah maka tentu IPK justru akan turun. Yang kita lihat bahwa IPK kita naik secara konsisten meski tingkat kenaikannya belum seperti yang diharapkan," katanya.

Sebelumnya, Transparency International Indonesia merilis Corruption Perception Index (CPI) 2019 untuk sejumlah negara. Hasilnya Indonesia mendapatkan skor 40 dari 100 indeks persepsi korupsi dan menduduki peringkat 85 dari 180 negara.

Skor ini menurut Transparency International menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 2/3 negara yang memperoleh skor di bawah angka 50 dengan rata-rata global 43. Adapun di Asean skor rerata CPI berada di angka 46.

Setidaknya ada empat data yang berkontribusi pada kenaikan CPI di Indonesia pada 2019. Keempatnya yaitu Political Risk Service, IMD Wolrd Competitiveness Yearbook, Political and Economy Risk Consultansy dan World Justice Poject. 

Indeks CPI atau IPK adalah buak kinerja KPK periode 2015-2019 dengan nakhoda Agus Rahardjo sebelum pergantian pimpinan KPK 2019-2023 yang baru dilantik Jokowi 20 Desember 2019.

Apakah CPI atau IPK Indonesia 2020 meningkat atau malah turun di erah pimpinan KPK 2019-2023 di bawah komando Firli Bahuri? Kita tunggu saja.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK
Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top