Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia memilih melakukan soft diplomacy atau diplomasi lunak dalam menangani kasus Natuna.
Panglima Komando Armada I TNI AL, Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, menjelaskan mengapa Indonesia menerapkan strategi diplomasi lunak terkait konflik perairan Kepulauan Natuna dengan kapal-kapal Penjaga Pantai China.
Menurut dia, permasalahan di Natuna bukan hanya persoalan kedaulatan Indonesia yang dilanggar, namun juga ada konflik lebih besar melibatkan dua negara raksasa, Amerika Serikat dan China.
"Kita diseret-seret ke konflik itu, tapi kita berusaha menahan diri. Nah ini kenapa kemarin kita tidak keras tapi melakukan penindakan yang lunak saja," kata Ali dalam diskusi Konflik Natuna dan Pasang Surut Hubungan Indonesia dan RRC, di Jakarta, Jumat (24/1/2020).
Ia pun menambahkan Indonesia menerapkan diplomasi lunak terhadap China dalam konflik Natuna karena Itidak mau terseret konflik yang lebih besar dengan dua negara raksasa dunia itu.
"Ini konfliknya antara AS dengan China atau hanya Indonesia dengan China? Kita tidak mau ke arah [yang lebih besar] sana. Kita tetap menahan diri. Kita banyak diskusi mungkin manuver-manuver saja. Kemudian kita tekankan kepada mereka bahwa Anda melanggar UNCLOS pasal sekian, sekian," kata Ali.
Hal itu berkebalikan menurut dia, dengan peristiwa yang sama pada 2016. Saat itu kapal perang TNI AL menembak kapal nelayan dari China.
"Kemarin tidak ada satu pun peluru yang keluar. Waktu 2016, kami sempat menembak ke kapal ikan China. Tapi sekarang ini kami tahan," ujar Ali.
Kendati demikian, TNI telah mempersiapkan pangkalan gabungan untuk Satuan TNI Terpadu di Natuna.
"Satuan TNI Terpadu ini ada tiga angkatan di sana dan nanti akan dibentuk komandannya seorang bintang 1 di sana," kata Ali.
Hal itu dimaksudkan untuk mengintegrasikan semua fasilitas pertahanan untuk memantau wilayah di Natuna. Ada lapangan terbang terintegrasi, dermaga juga terintegrasi, radar, Pusat komando pengendalian (Puskodal) terintegrasi, bahkan ada rumah sakit TNI terintegrasi.
"Di sinilah nanti kami bergabung. Kami nanti juga ingin mengajak angkatan lain seperti Badan Keamanan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan mungkin polisi perairan, bahkan Bea Cukai nanti kami akan libatkan terkait pengawasan situasi di sana," ujar Ali.
