Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

UU Sapu Jagad Bakal Tabrak Perda, DPD : Kami Dukung

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) menyebutkan rancangan undang-undang sapu jagad atau omnibus law juga akan menabrak sangat banyak peraturan daerah.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 20 Januari 2020  |  23:59 WIB
Ilustrasi hukum. - Antara
Ilustrasi hukum. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) menyebutkan rancangan undang-undang sapu jagad atau omnibus law juga akan menabrak sangat banyak peraturan daerah.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menuturkan bahwa rancangan undang-undang baru sebagai pengganti sejumlah undang-undang lama ini harus didukung. Banyaknya undang-undang yang datang belakangan seringkali membuat tumpang tindih kebijakan di lapangan.

“Bukan hanya undang-undang yang kena tapi Perda-perda juga harus menyesuaikan. Tapi kita sadari bahwa kalau kebutuhannya itu [omnibus law]. Kita dalam keadaan seperti ini [maka Perda] perlu ada sinkronisasi,” kata Nono di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (20/1/2020).

Nono menyebutkan meski draf awal beleid ini belum diserahkan oleh pemerintah, pihaknya mendukung agar produk hukum ini tercipta. Tujuan besarnya kewenangan yang tumpang tindih dalam berbagai undang-undang sektor dapat diselesaikan.

“Omnibus Law ini memang menjadi hal yang harusnya dilakukan dan kami DPD mendukung,” katanya.

DPD sendiri berdasarkan Undang-undang MD3 yang baru diberi amanat untuk melakukan evaluasi terhadap perda yang ada. Amanat ini agar berbagai masalah investasi yang terhambat karena Perda ataupun melanggar aturan nasional dapat dilakukan sinkronisasi kembali.

Minggu lalu, Presiden Joko Widodo menyebutkan omnibus law akan segera diserahkan ke DPR. "Ada 79 undang-undang yang akan kita revisi sekaligus, yang di dalamnya ada 1.244 pasal yang akan direvisi," katanya.

Dia menambahkan pasal-pasal itu menghambat kecepatan respons pemerintah atas perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat di dunia.

Presiden Jokowi memohon kepada DPR RI agar revisi sejumlah undang-undang itu dapat selesai dalam 100 hari.

"Akan saya angkat dua jempol kalau DPR bisa menyelesaikan ini dalam 100 hari. Tidak hanya saya, saya kira bapak, ibu, dan saudara-saudara juga wajib mengacungi jempol kepada DPR kalau selesai 100 hari. 1.244 pasal yang harus diselesaikan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dia menjelaskan jika revisi undang-undang selesai dengan cepat, maka akan ada perubahan besar dalam pergerakan ekonomi di Indonesia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpd omnibus law
Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top