Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Partai Demokrat Tegaskan Trump Mesti Dimakzulkan Demi Keamanan Nasional

Senat AS akan menggelar sidang lanjutan pemakzulan Presiden AS Donald Trump pada Selasa (21/1/2020).
Presiden AS Donald Trump berbicara dalam acara penandatanganan UU Otoritas Pertahanan Nasional untuk Tahun Fiskal 2020 di Pangkalan Militer Gabungan (Joint Base) Andrews, Maryland, AS, Jumat (20/12/2019)./Reuters-Leah Millis
Presiden AS Donald Trump berbicara dalam acara penandatanganan UU Otoritas Pertahanan Nasional untuk Tahun Fiskal 2020 di Pangkalan Militer Gabungan (Joint Base) Andrews, Maryland, AS, Jumat (20/12/2019)./Reuters-Leah Millis

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR AS dari Partai Demokrat menegaskan Presiden AS Donald Trump harus dimakzulkan demi melindungi keamanan nasional dan menjaga keberlangsungan sistem pemerintahan negara.

Dalam dokumen setebal 111 halaman yang disampaikan sebelum Senat AS menggelar sidang pemakzulan pada Selasa (21/1/2020), mereka memaparkan argumen yang mengungkapkan indikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan dan gangguan terhadap Kongres yang dilakukan oleh Trump.

"Senat harus memutuskan dan memakzulkan Trump untuk menghindari kerusakan jangka panjang terhadap nilai-nilai demokratis kita dan keamanan nasional," demikian ditulis dalam dokumen tersebut seperti dilansir Reuters, Minggu (19/1).

Mereka melanjutkan kasus terhadap Presiden AS ini adalah hal yang sederhana, dengan fakta yang tak terbantahkan, dan bukti yang sangat banyak.

"Sejarah akan mencatat kemauan tiap senator untuk berdiri di atas perbedaan antar partai, memandang fakta dengan jujur, dan mempertahankan Konstitusi," lanjut dokumen tersebut.

Adapun para pengacara Trump sudah lebih dulu menolak berbagai tuduhan yang dijatuhkan kepada Presiden AS ke-45 itu. Mereka, yang didukung oleh anggota Partai Republik di Kongres, menyebut tudingan yang disampaikan tak lebih dari upaya partisan untuk melengserkan Trump dari jabatannya.

Mereka menilai upaya tersebut adalah serangan berbahaya atas hak warga AS untuk memilih presidennya dengan bebas.

"Ini adalah upaya yang kurang ajar dan tidak sesuai hukum untuk membalikkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2016 dan mengganggu Pilpres 2020, yang tinggal beberapa bulan lagi," tulis mereka dalam dokumen setebal 6 halaman yang dirilis pada Sabtu (18/1).

Kasus pemakzulan Trump berkembang dari perbedaan pendapat antara Trump dan Partai Demokrat mengenai upaya Trump membujuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk menyelidiki Joe Biden, rivalnya di Pilpres 2020, pada tahun lalu.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annisa Margrit
Editor : Annisa Margrit
Sumber : Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper