Partai Demokrat Tegaskan Trump Mesti Dimakzulkan Demi Keamanan Nasional

Senat AS akan menggelar sidang lanjutan pemakzulan Presiden AS Donald Trump pada Selasa (21/1/2020).
Annisa Margrit
Annisa Margrit - Bisnis.com 19 Januari 2020  |  08:17 WIB
Partai Demokrat Tegaskan Trump Mesti Dimakzulkan Demi Keamanan Nasional
Presiden AS Donald Trump berbicara dalam acara penandatanganan UU Otoritas Pertahanan Nasional untuk Tahun Fiskal 2020 di Pangkalan Militer Gabungan (Joint Base) Andrews, Maryland, AS, Jumat (20/12/2019). - Reuters/Leah Millis

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR AS dari Partai Demokrat menegaskan Presiden AS Donald Trump harus dimakzulkan demi melindungi keamanan nasional dan menjaga keberlangsungan sistem pemerintahan negara.

Dalam dokumen setebal 111 halaman yang disampaikan sebelum Senat AS menggelar sidang pemakzulan pada Selasa (21/1/2020), mereka memaparkan argumen yang mengungkapkan indikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan dan gangguan terhadap Kongres yang dilakukan oleh Trump.

"Senat harus memutuskan dan memakzulkan Trump untuk menghindari kerusakan jangka panjang terhadap nilai-nilai demokratis kita dan keamanan nasional," demikian ditulis dalam dokumen tersebut seperti dilansir Reuters, Minggu (19/1).

Mereka melanjutkan kasus terhadap Presiden AS ini adalah hal yang sederhana, dengan fakta yang tak terbantahkan, dan bukti yang sangat banyak.

"Sejarah akan mencatat kemauan tiap senator untuk berdiri di atas perbedaan antar partai, memandang fakta dengan jujur, dan mempertahankan Konstitusi," lanjut dokumen tersebut.

Adapun para pengacara Trump sudah lebih dulu menolak berbagai tuduhan yang dijatuhkan kepada Presiden AS ke-45 itu. Mereka, yang didukung oleh anggota Partai Republik di Kongres, menyebut tudingan yang disampaikan tak lebih dari upaya partisan untuk melengserkan Trump dari jabatannya.

Mereka menilai upaya tersebut adalah serangan berbahaya atas hak warga AS untuk memilih presidennya dengan bebas.

"Ini adalah upaya yang kurang ajar dan tidak sesuai hukum untuk membalikkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2016 dan mengganggu Pilpres 2020, yang tinggal beberapa bulan lagi," tulis mereka dalam dokumen setebal 6 halaman yang dirilis pada Sabtu (18/1).

Kasus pemakzulan Trump berkembang dari perbedaan pendapat antara Trump dan Partai Demokrat mengenai upaya Trump membujuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk menyelidiki Joe Biden, rivalnya di Pilpres 2020, pada tahun lalu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
amerika serikat, Donald Trump

Sumber : Reuters

Editor : Annisa Margrit
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top