Bisnis.com, JAKARTA - Pinjaman online menjadi salah satu pengaduan paling tinggi yang diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Situasi ini diyakini terjadi lantaran minimnya literasi konsumen sebelum menggunakan sebuah produk.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai minimnya edukasi dan pemberdayaan konsumen yang dilakukan oleh operator.
Operator jasa finansial menurutnya hanya piawai memasarkan produk namun malas memberikan edukasi dan pemberdayaan pada konsumen. Di sisi lain dia juga menyebut lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Banyak konsumen terjerat hutang di pinjaman online karena tidak membaca terkait pinjaman online itu, misalnya tercatat di OJK atau tidak, karena banyak yang tidak terdaftar di OJK, dan juga konsumen tidak membaca bunga pinjaman berapa," katanya di Kantor YLKI, Selasa (14/1/2020).
Menurut data YLKI setidaknya, pinjaman online menjadi salah satu aduan paling tinggi yang diterima pihaknya mencapai 96 aduan. Jumlah ini hanya kalah dari aduan terkait perbankan sebanyak 106 aduan dari total keseluruhan 1.871 aduan sepanjang 2019.
Secara khusus, maraknya pengaduan produk jasa finansial tersebut menjadi indikator bahwa OJK belum melakukan pengawasan yang sungguh pada operator. YLKI menduga masih lemahnya pengawasan otoritas tersebut terhadap finansial disebabkan OJK tidak mempunyai kemerdekaan finansial dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
"Salah satu yang urjen meningkatkan literasi konsumen terkait digital, e-commerce dan industri finansial. Yang punya kompetensi adalah OJK untuk tingkatkan literasi itu dan operastor yang bertanggung jawab mengedukasi konsumennya," katanya.
