Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tito Minta Menkeu Penuhi Kekurangan Anggaran DKPP untuk Pilkada 2020

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memenuhi kekurangan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal terkait dengan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 13 Januari 2020  |  20:23 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2019). - ANTARA/Aditya Pradana Putra
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2019). - ANTARA/Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA  - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memenuhi kekurangan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal terkait dengan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.

Dia mengatakan terdapat kekurangan anggaran dari yang diajukan sebanyak Rp147 milliar. Saat ini, lanjut Tito, Kemenkeu baru menyiapkan Rp10 milliar.

"Sedangkan kita mau menghadapi Pilkada di 270 daerah, maka secepat mungkin kami meminta kepada Ibu Menteri Keuangan agar kekurangan ini dipenuhi. Setelah dipenuhi, kami akan serahkan kepada DKPP untuk dikelola anggaran tersebut," kata Tito dalam keterangan resmi, Senin (13/1/2020).

Dia juga menjelaskan, sebagai konsekuensi dari perpindahan sekretariat DKPP dari Bawaslu ke Kemendagri, pihaknya harus menjamin ketersediaan dan pemenuhan anggaran DKPP.

"Adanya DKPP yang di Tahun 2019 akhir itu sudah migrasi yang tadinya di bawah Bawaslu sekarang pindah ke Kemendagri organisasinya, dan saya sudah menyampaikan dalam rapat nasional DKPP seluruh Indonesia, bahwa Kemendagri akan memberikan supporting untuk organisasi personel dan anggaran," ujarnya.

Meski demikian, Tito menjamin tidak akan turut serta dalam pengambilan keputusan strategis dalam tubuh DKPP. Dia juga menjamin tidak akan memengaruhi independensi DKPP.

"Kami hanya mengawasi penggunaan anggaran tersebut, tapi tidak ikut campur mengenai pekerjaan dan independensi. Independensi DKPP selama ini kami anggap sangat positif ya, kita tidak ingin mengintervensi, hanya supporting saja," pungkasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada Serentak
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top