Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memenuhi kekurangan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal terkait dengan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.
Dia mengatakan terdapat kekurangan anggaran dari yang diajukan sebanyak Rp147 milliar. Saat ini, lanjut Tito, Kemenkeu baru menyiapkan Rp10 milliar.
"Sedangkan kita mau menghadapi Pilkada di 270 daerah, maka secepat mungkin kami meminta kepada Ibu Menteri Keuangan agar kekurangan ini dipenuhi. Setelah dipenuhi, kami akan serahkan kepada DKPP untuk dikelola anggaran tersebut," kata Tito dalam keterangan resmi, Senin (13/1/2020).
Dia juga menjelaskan, sebagai konsekuensi dari perpindahan sekretariat DKPP dari Bawaslu ke Kemendagri, pihaknya harus menjamin ketersediaan dan pemenuhan anggaran DKPP.
"Adanya DKPP yang di Tahun 2019 akhir itu sudah migrasi yang tadinya di bawah Bawaslu sekarang pindah ke Kemendagri organisasinya, dan saya sudah menyampaikan dalam rapat nasional DKPP seluruh Indonesia, bahwa Kemendagri akan memberikan supporting untuk organisasi personel dan anggaran," ujarnya.
Meski demikian, Tito menjamin tidak akan turut serta dalam pengambilan keputusan strategis dalam tubuh DKPP. Dia juga menjamin tidak akan memengaruhi independensi DKPP.
"Kami hanya mengawasi penggunaan anggaran tersebut, tapi tidak ikut campur mengenai pekerjaan dan independensi. Independensi DKPP selama ini kami anggap sangat positif ya, kita tidak ingin mengintervensi, hanya supporting saja," pungkasnya.
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pilkada Serentak
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
