Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Investasi AS di Natuna Perlu Dibatasi

Menko Maritim dan Investasi menyebut Jepang dan Amerika Serikat akan berinvestasi untuk mengembangkan sektor perikanan dan pariwisata di Natuna
Desyinta Nuraini
Desyinta Nuraini - Bisnis.com 12 Januari 2020  |  17:51 WIB
Gunung Ranai di Natuna - Duwi Setiya Ariyanti
Gunung Ranai di Natuna - Duwi Setiya Ariyanti

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana investasi asing untuk mengembangkan dan menjaga eksistensi Natuna sebagai bagian dari Indonesia perlu dipertimbangkan dengan matang, khususnya yang datang dari Amerika Serikat.

Koordinator Nasional, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan menilai investasi dari AS perlu dibatasi. Bila perlu, kerja sama hanya dilakukan pada kegiatan riset dan dukungan optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi perairan di laut Natuna dan Anambas. 

Mengapa seperti itu? Kata Abdi hal ini lantaran isu Laut China Selatan yang masih memanas. Pada November tahun lalu, China sempat geram dengan adanya kapal perang AS yang berlayar di Laut China Selatan dengan dalih mempromosikan kebebasan bernavigasi. 

"Masuknya Amerika di Natuna akan memicu sentimen baru bagi China dan tidak mungkin mereka akan meningkatkan kegiatan di laut Natuna," ujar Abdi kepada Bisnis, Minggu (12/1/2020).

Rencana AS akan berinvestasi di Natuna ini sebelumnya diungkap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Investasi dari negeri Paman Sam itu dilakukan melalui berkolaborasi dengan Jepan di sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan juga pariwisata di Natuna Utara.

Adapun terkait investasi yang akan dilakukan pemerintah Jepang, Abdi menilai negri Sakura itu terlebih dahulu harus merealisasikan komitmen bantuan pada Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur SKPT Natuna yang disepakati pada 2018 lalu, termasuk kapasitas teknis nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. 

"Hingga saat ini belum terealisasi karena proses perencanaannya cukup lama," sebutnya.

Lebih jauh, Abdi menyarankan pemerintah sebaiknya menetapkan skala priroitas dalam hal pembangunan Natuna secara keseluruhan. Jangan sampai dengan banyaknya inisiatif dan rencana yang muncul, menyebabkan tumpang tindih pembangunan di Natuna. 

"Sebaiknya pada sektor yang Indonesia memang belum mampu, kalau Indonesia sudah mampu sebaiknya menggunakan sumberdaya dalam negeri," imbuhnya.

Akan tetapi, Abdi menilai yang paling utama saat ini bukanlah berbicara investasi melainkan pengawasan intensif dan penegakan hukum. Indonesia perlu memprioritaskan terjaganya kedaulatan di Natuna. 

Pemerintah harus mendukung dan memastikan anggaran yang cukup bagi Bakamla, PSDKP dan TNI AL untuk melakukan pengawasan di Laut Natuna selama waktu tertentu. Penegakan hukum diminta lebih garang apabila ada pelanggaran oleh pihak asing. "Jika kemanaan sudah terjamin, baru kegiatan kenelayan bisa didorong kesana," tukasnya.

(Desyinta Nuraini)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

natuna investasi asing
Editor : Rustam Agus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top