Bisnis.com, JAKARTA.- Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan Badan Terorisme Jepang untuk penanggulangan terorisme dan deradikalisasi di kedua negara.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kerja sama ini akan segera di konkretkan dan ditargetkan mulai berlaku pada 2020.
“Jepang juga khawatir terhadap terorisme karena sekarang terorisme lebih canggih kan,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Mahfud menjelaskan cara kerja terorisme cukup beragam mulai dari memanfaatkan anak-anak, pemanfaatan digital hingga pembelian senjata rakitan yang dilakukan cukup rapi.
Salah satunya seperti di Suriah. Pemerintah mendeteksi 187 orang WNI di negara itu diduga bergabung dengan teroris. Mereka terdiri atas 31 orang laki-laki dan sisanya adalah anak-anak dan perempuan.
“Nah itu nanti kalau yang jelas terlibat terorisme itu akan diadili di Suriah itu silakan. Tapi yang bukan kan itu nanti dipulangkan di sini. Terus bagaimana nanti deradikalisasinya kan itu harus dibicarakan,” ujarnya.
Bentuk kerja sama deradikalisasi akan dibahas dengan Badan Terorisme Jepang, bagaimana pencegahan dan penanggulanganya.
Di sisi lain, Mahfud menyebut ada sekitar 6.000 Warga Negara Indonesia teridentifikasi sebagai teroris lintas batas di sejumlah negara.
Para foreign terorrist fighter (FTF) ini tersebar di sejumlah negara termasuk di Timur Tengah. Pemerintah bersama Badan Terorisme Jepang juga akan membahas skema pemulangan para WNI tersebut agar tak lagi berbahaya saat kembali ke Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
