Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR Minta Pemerintah Tegas Soal Natuna

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah Indonesia bertindak tegas dalam persoalan di Laut Natuna Utara, salah satunya dengan mendesak kapal-kapal China untuk segera meninggalkan Laut Natuna Utara dengan mengedepankan diplomasi damai.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 06 Januari 2020  |  17:08 WIB
Puan Maharani usai Sidang Paripurna Penetapan sebagai Pimpinan DPR RI periode 2019-2024. - Bisnis/Gloria Fransisca
Puan Maharani usai Sidang Paripurna Penetapan sebagai Pimpinan DPR RI periode 2019-2024. - Bisnis/Gloria Fransisca

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah Indonesia bertindak tegas dalam persoalan di Laut Natuna Utara, salah satunya dengan mendesak kapal-kapal China untuk segera meninggalkan Laut Natuna Utara dengan mengedepankan diplomasi damai.

"Wilayah perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah Republik Indonesia yang wajib dipertahankan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna berdasarkan perjanjian internasional (UNCLOS tahun 1982)," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk membiarkan wilayahnya diklaim negara lain.

Puan juga meminta pemerintah China harus menghormati hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982 yaitu China merupakan salah satu anggotanya.

Puan juga meminta seluruh kementerian dan lembaga harus satu suara mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengutamakan upaya diplomasi dengan China.

"Selain itu, pemerintah Indonesia harus tetap bersikap tegas dalam menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, untuk mencegah pihak asing memasuki wilayah perairan RI tanpa ijin, TNI Angkatan Laut (AL), TNI Angkatan Udara (AU), dan Polair harus meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia, terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti di perairan Natuna, dengan cara memperkuat "coast guard".

Dia juga meminta Pemerintah harus menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE, sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu terjaga dan dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna.

Selain itu menurut dia, terkait praktik pencurian ikan, pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan sanksi yang terkait dengan Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF), terutama terhadap sanksi bagi pelaku IUUF di perairan Indonesia secara tegas.

"Hal itu untuk memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan mencegah terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

natuna puan maharani

Sumber : Antara

Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top