Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi PKS DPR Juwaini memberikan catatan dan evaluasi akhir tahun 2019 dengan menyoroti tiga poin besar di bidang ekonomi, politik dan hukum.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini melihat bahwa pertumbuhan ekonomi secara umum melambat dan defisit neraca perdagangan masih terjadi.
“Tercatat pada kuartal III-2019, pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan sebesar 5,02 persen (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sedangkan kinerja ekspor masih belum bisa diandalkan,” dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (1/1/2020).
Target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,30% dan outlook APBN 2019 sebesar 5,20 persen terbukti tidak tercapai hingga akhir tahun 2019.
“Pemerintahan Jokowi tidak berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019,” kata Jazuli.
Selain itu Jazuli menambahkan, yang juga menjadi catatan penting dipenghujung tahun 2019 ini adalah munculnya mega skandal Jiwasraya dengan gagal membayar polis nasabahnya hingga 12,4 triliun. Ini pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pada tahun 2020.
Baca Juga
Di bidang kesejahteraan rakyat rendahnya angka inflasi pada angka 3 persen justru menunjukkan daya beli masyarakat terus mengalami tekanan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tidak banyak mengalami perubahan.
Ekonomi nasional masih tertolong dengan tumbuhnya sektor informal ditengah-tengah masyarakat. Program iuran BPJS yang direncanakan naik 100 persen dan tarif tol mulai Januari 2020 akan menambah beban rakyat dan menjadi kado tahun baru yang pahit bagi masyarakat, katanya.
Sementara itu, polarisasi dan segregasi politik di antara masyarakat masih sangat tajam. Hal ini karena adanya sikap pendikotomian yang terus dipelihara karena adanya beda pandangan dan sikap. Secara teknis sering sikap itu disimplifikasi menjadi sikap toleran dan radikal, apalagi jika pandangan tersebut beda haluan dengan Pemerintah.
“Ke depan kita perlu menjaga stabilitas politik, diantaranya pihak eksekutif jangan banyak mengeluarkan statement atau komentar yang menyulut emosi serta menimbulkan kegaduhan publik,” jelas Jazuli.
Sementara itu, dalam bidang penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan. Dia mencontohkn peristiwa demonstrasi pasca Pilpres 2019, yang berujung pada penangkapan, penahanan sewenang-sewenang dan jatuhnya korban jiwa. Bahkan, beberapa ulama dan tokoh agama ada yang dipersekusi dan dikriminalisasi dalam menyampaikan ceramah dan ajaran agama.
“Tahun 2020 adalah awal kita membuka lembaran baru, perlu keseriusan bersama menghadirkan iklim demokrasi yang mampu sehat, kompetitif dan membuahkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
