Begini Seloroh Mahfud MD Soal Enaknya Jadi Menteri

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan Mahfud MD sempat berseloroh saat memberi sambutan dalam forum konsultasi publik Komnas Perempuan. Dia menceritakan bagaimana enaknya jadi menteri.

Saat memberi sambutan, Mahfud MD terlihat beberapa kali menghentikan bicaranya karena batuk. Dia sempat terlihat mengonsumsi permen untuk mengentikan batuknya. 

“Minta maaf saya terserang batuk sudah beberapa hari,” katanya di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Sebelah itu, Mahfud melanjutkan pembicaraannya. Namun sekali lagi dia menghentikan pidatonya. Kali ini dia meneguk air pemberian stafnya dan melanjutkan lagi sambutan. 

Sekitar lima menit berselang, gelas kedua kembali diantarkan ke mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu yang masih berada di atas podium. Sebelum meneguk minuman kedua, Mahfud sempat berseloroh.

“Enak loh jadi menteri, batuk sedikit diantari air. Kalau tidak jadi menteri disuru cari sendiri. Ini diantarin. Minta maaf ya, bukan mau bermanja-manja tapi saya ndak boleh turun cari air,” katanya.

Sontak ucapan tersebut mengundang gelak tawa para hadirin di Puri Agung Hotel Sahid Jaya tersebut. Beberapa di antaranya bertepuk tangan menanggapi santai kelakar Menko Polhukam itu. 

Dia sempat bercerita alasan air diantar dua kali. Kata dia, air pertama merupakan air dingin. Sehingga gelas kedua berisi air hangat untuk meredakan gangguan di tenggorokannya. 

Dalam sambutannya, Mahfud mengatakan pemerintah berkomitmen mendorong penuh disahkannya rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasalnya regulasi ini diyakini akan menghilangkan segala bentuk kekerasan yang ditujukan kepada perempuan. 

Pengesahan RUU PKS menurutnya cukup penting terlebih membuktikan kehadiran negara dlam menghapus diskriminasi terhadap perempuan. 

“Mengingat korban kekerasan seksual tertinggi adalah perempuan. Yang tertinggi adalah perempuan. Berarti ada juga laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual,” terangnya. 

Saat ini RUU tersebut belum juga disahkan oleh DPR mengingat masih memerlukan diskusi publik. Padahal rancangan tersebut telah mulai dibahas sejak 2017. Apalagi UU PKS dianggap krusial lantaran memuat hal yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).