Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indonesia Kembali Jabat Presiden DK PBB 2020, Ini Tema yang Diusung

Indonesia akan kembali menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Agustus 2020 mendatang.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan capaian diplomasi multilateral Indonesia 2019 di Jakarta, Senin (16/12/2019)/Denis Riantiza M
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan capaian diplomasi multilateral Indonesia 2019 di Jakarta, Senin (16/12/2019)/Denis Riantiza M

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia akan kembali menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Agustus 2020 mendatang.

Dalam masa presidensi tersebut, Indonesia yang menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 akan mengusung tema 'Penanggulangan Terorisme'.

"Mengambil tema tersebut ada dua hal yang akan disasar. Pertama, perbaikan metode kerja dari rezim-rezim sanksi terkait penanggulangan terorisme. Kedua, mendorong memperkenalkan soft approach," ujar Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtya dalam acara media gathering Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu di Jakarta, Senin (16/12/2019).

Grata menuturkan dua hal tersebut penting untuk diangkat lantaran rezim sanksi di DK PBB cenderung menggunakan hard approach (pendekatan keras) dan seringkali mengabaikan dampak-dampak kemanusiaan.

"Kalau masuk daftar sanksi teroris DK PBB itu seperti tidak bisa keluar. Padahal ada dampak kemanusiaan dengan masuknya orang ke daftar sanksi teroris, terutama keluarga," katanya.

Grata melanjutkan bahwa isu soft approach sebenarnya sudah mulai diangkat, seperti misalnya dalam Resolusi DK PBB 2396 mengenai pejuang teroris asing (FTF). Resolusi tersebut mulai menekankan pada aspek multidimensional di mana permasalahan FTF tidak akan selesai dengan hanya memberikan sanksi kepada seseorang, tetapi juga harus ada pemahaman akar penyebab terjadinya migrasi seseorang menjadi FTF.

Menurutnya, perlu diangkat proses-proses pencegahan di dalam negeri agar orang tidak bermigrasi menjadi FTF dan membangun resiliensi suatu negara pada saat FTF kembali ke negara asalnya.

"Hal-hal ini yang menjadi warnanya Indonesia. Negara-negara lain umumnya menggunakan hard approach, sementara kita bisa combine [dengan soft approach]," katanya.

Untuk tema presidensi 'Penanggulangan Terorisme', Kemenlu akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).  

Sebelumnya, Indonesia mendapat giliran menjabat sebagai Presiden DK PBB selama sebulan penuh pada Mei 2019.  Tema utama yang diusung Indonesia dalam kepemimpinan sebelumnya adalah Menabur Benih Perdamaian atau Investing in Peace.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper