Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia menegaskan kembali komitmen untuk mengadvokasi implementasi United Nations Convention for the Law of the Sea (Unclos) dalam mempromosikan aturan hukum dan tatanan global di laut pada pertemuan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Dalam pertemuan tentang lautan dan hukum laut itu, Duta Besar RI untuk PBB Mohammad K. Koba mengatakan Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau dan 100.000 km garis pantai sangat mementingkan lautan.
“Kami sangat bergantung pada lautan. Jutaan orang Indonesia bergantung pada laut untuk sumber makanan dan mata pencaharian,” katanya seperti dikutip siaran pers, Kamis (12/12/2019).
Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap implementasi resolusi tentang Lautan dan Hukum Laut untuk mengatasi tantangan besar isu kelautan, a.l. persoalan penangkapan ikan secara ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan (IUU fishing); kejahatan transnasional terorganisir; perusakan lingkungan laut; serta keselamatan dan keamanan maritim.
Lebih lanjut, Indonesia mendorong semua pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama dalam memastikan keselamatan dan keamanan maritim. Indonesia tetap teguh dalam keyakinannya bahwa Unclos adalah komponen penting dalam pencapaian tiga pilar PBB, yakni perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia.
Indonesia juga bersama-sama mensponsori dan mendukung Resolusi Perikanan Berkelanjutan, Lautan, dan Hukum Laut. Resolusi Perikanan Berkelanjutan telah diadopsi oleh konsensus. Adapun Resolusi Lautan dan Hukum Laut telah diadopsi melalui pemungutan suara pada rapat pleno Majelis Umum.
