Bisnis.com, JAKARTA-- Pemerintah mengingatkan agar kantor-kantor pelayanan publik mengembangkan zona integritas.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk terus melakukan reformasi birokrasi.
Perbaikan birokrasi menurut dia merupakan upaya dini mencegah praktik korupsi. Salah satunya adalah dengan terus mengembangkan zona integritas dalam pelayanan publik. .
“Perbaikan birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih tepat, murah, bersifat inklusif, tidak diskriminatif dan berkualitas,” ujar Ma’ruf, di Jakarta, Selasa (10/12/19).
Menurut Ma’ruf birokrasi sebagai motor penggerak pembangunan nasional harus memiliki integritas yang tinggi sehingga meninggalkan berbagai bentuk penyimpangan.
Apalagi, pembangunan zona integritas ini sejalan dengan salah satu dari 5 program prioritas pemerintah yaitu penyederhanaan birokrasi dan penyederhanaan regulasi untuk menghindari prosedur birokrasi yang panjang, berbelit-belit dan menghambat pelayanan publik. Ia berharap, reformasi birokrasi juga bisa mendorong perbaikan iklim investasi.
Pada tahun 2019, World Bank menempatkan Indonesia pada peringkat ke-73 dalam hal kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) dengan skor 67,96.
Terdapat peningkatan namun peningkatan tersebut tidak signifikan dan posisi Indonesia masih di bawah dari negara-negara tetangga kita seperti Vietnam dan Thailand. Dengan pengembangan zona integritas, Ma’ruf berharap peringkat kemudahan berinvestasi Indonesia bisa kembali digenjot.
“Arahan Presiden untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dengan memangkas berbagai regulasi dan prosedur pada birokrasi adalah suatu langkah yang sangat tepat untuk menjawab permasalahan,” ujar Ma’ruf.
Zona integritas berasal dari konsep island of integrity. Birokrasi dikatakan sebagai sebuah pulau yang didalamnya terdiri dari orang-orang yang berintegritas, yang semangatnya kuat dalam mencegah korupsi, serta mampu bersikap untuk menolak segala bentuk tindakan tercela yang dapat merugikan diri sendiri dan instansinya.
Pembangunan zona integritas pada unit-unit pelayanan strategis yang dimotori KemenPAN RB diyakini merupakan usaha yang tepat untuk mendapatkan profil instansi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani.
Menurut Ma’ruf, semakin baik integritas birokrasi maka akan memperkuat kepercayaan publik dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Karena itu ia berharap, untuk ke depannya, zona integritas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bisa diperluas dan semakin inovatif.
