Kasus Distribusi Gula: Komisaris Utama PTPN VI Syarkawi Rauf Tak Penuhi Panggilan KPK

Yuyuk tidak merinci lebih jauh apakah Syarkawi akan dipanggil ulang. Hanya saja, KPK juga pernah memanggil Syarkawi pada September 2019 lalu.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 03 Desember 2019  |  05:45 WIB
Kasus Distribusi Gula: Komisaris Utama PTPN VI Syarkawi Rauf Tak Penuhi Panggilan KPK
Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi korban saat simulasi penanggulangan kebakaran di gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/9). Kegiatan tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus edukasi jika terjadi kebakaran di gedung lembaga antirasuah itu. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal memeriksa Komisaris Utama PTPN VI Muhammad Syarkawi Rauf, Senin (2/12/2019).

Syarkawi sedianya diperiksa terkait dengan dugaan suap distribusi gula di holding PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) tahun 2019.  

Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu sebelumnya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana.

"Dua saksi untuk tersangka IKL [I Kadek Kertha Laksana] belum diperoleh informasi [terkait ketidakhadiran],"  ujar Pelaksana Harian Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, Senin.

Selain Syarkawi, satu saksi lain yang tak memenuhi panggilan penyidik adalah Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) PTPN X,  H. Mubin. 

Yuyuk tidak merinci lebih jauh apakah Syarkawi akan dipanggil ulang. Hanya saja, KPK juga pernah memanggil Syarkawi pada September 2019 lalu. 

Adapun dalam kasus ini, Syarkawi masuk dalam dakwaan jaksa penuntut umum KPK karena turut menerima uang sebesar Sin$190.300 atau setara Rp1,96 miliar.

Uang itu diterima dari pemilik PT Fajar Mulia Trasindo Pieko Njotosetiadi terkait pembuatan kajian guna menghindari kesan adanya praktik monopoli perdagangan melalui sistem long term contract oleh perusahaan Pieko.

Hal itu atas pembelian gula kristal putih yang diproduksi petani gula dan PTPN seluruh Indonesia yang distribusi pemasarannya dikoordinir oleh PTPN III (Persero) Holding Perkebunan.

"Di mana untuk itu terdakwa telah memberikan uang kepada Muhammad Syarkawi Rauf seluruhnya sebesar Sin$190.300 atau setara dengan Rp1.966.500.000 yang diberikan dalam dua tahap," kata jaksa Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan Pieko di Pengadilan Tipikor di Jakarta pada Senin (25/11/2019) lalu. 

Tahap pertama, Syarkawi menerima uang pada 2 Agustus 2019 di Hotel Santika Jakarta Selatan sebesar Sin$50.000 atau setara Rp516.500.000. Kedua, pada 29 Agustus 2019 sebesar Sin$140.300 atau setara Rp1.450.000.000.

Jaksa menyebut uang itu diserahkan melalui I Kadek Kertha Laksana di ruangan kerja Kadek Kertha di PTPN III lantai 15 Gedung Agro Plaza Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No.1 Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Dirut PTPN III Dolly Pulungan, Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana dan pemilik PT Fajar Mulia Transindo Pieko Njotosetiadi, sebagai tersangka.

Adapun Pieko didakwa menyuap Dolly Pulungan melalui Kadek Kertha sebesar Sin$345.000 atau setara Rp3.550.935.000 melalui terkait dengan pemberian persetujuan LTC.

Kasus ini bermula dari kegiatan tangkap tangan di Jakarta yang berhasil menjaring lima orang pada Senin dan Selasa, 2 dan 3 September 2019.

Mulanya, perusahaan PT Fajar Mulia Transindo milik Pieko ditunjuk sebagai distributor gula dalam skema long term contract dengan PTPN III pada awal 2019.

Dalam kontrak ini, perusahaan Pieko mendapat kuota untuk mengimpor gula secara rutin setiap bulan selama kontrak berlangsung. Adapun di PTPN III terdapat aturan internal mengenai kajian penetapan harga gula bulanan.

Akan tetapi penetapan harga gula tersebut disepakati oleh tiga komponen yaitu PTPN III, Pieko, dan Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil.

Pada 31 Agustus 2019, Pieko, Dolly dan Arum Sabil bertemu di Hotel Shangri-La, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Dolly diduga meminta uang pada Pieko untuk menyelesaikan urusan pribadinya melalui Arum Sabil.

Setelah pertemuan itu, Dolly lantas meminta I Kadek Kertha Laksana untuk menemui Pieko guna menindaklanjuti permintaan uang sebelumnya.

Adapun uang yang diberikan Pieko berjumlah Sin$345.000 yang diduga merupakan fee terkait distribusi gula yang termasuk ruang lingkup pekerjaan PTPN III.

Dalam kasus ini Pieko Njotosetiadi didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Adapun Dolly dan Kadek Kertha disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK

Editor : M. Taufikul Basari
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top