Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Geledah Rumah Bupati Bengkalis di Pekanbaru, KPK Sita Dokumen Proyek Jalan

Penggeledahan terkait dengan dugaan suap proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis, yang menjerat Bupati Bengkalis Amril Mukminin.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 29 November 2019  |  15:28 WIB
Juru bicara KPK Febri Diansyah. - Bisnis/Ilham Budhiman
Juru bicara KPK Febri Diansyah. - Bisnis/Ilham Budhiman

Bisnis.com, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen proyek jalan usai menggeledah tiga lokasi di Pekanbaru, Riau, pada Kamis (28/11/2019).

Penggeledahan terkait dengan dugaan suap proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis, yang menjerat Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa tiga lokasi yang digeledah tersebut adalah rumah Bupati Bengkalis Amril, rumah dan toko milik salah seorang pengusaha berinisial D. 

Adapun inisial itu disebut-sebut merujuk pada pengusaha bernama Dedi Handoko.

"Dari lokasi itu kami amankan sejumlah dokumen-dokumen terkait dengan proyek. Sebagian besar yang kami sita itu dokumen terkait proyek jalan," tutur Febri, Jumat (21/11/2019).

Febri tak merinci lebih jauh terkait penggeledahan tersebut. Hanya saja, semua barang bukti yang disita KPK biasanya akan dipelajari lebih lanjut guna mendalami kasus tersebut.

Dalam perkara ini, Bupati Bengkalis Amril Mukminin diduga menerima suap Rp5,6 miliar dari PT Citra Gading Asritama terkait dengan proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis. 

Kasus itu adalah pengembangan dari dugaan suap proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015 yang menjerat tiga orang tersangka.

Mereka adalah Kadis PU Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015 Muhammad Nasir yang juga PPK, Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar dan Direktur PT Mitra Bungo Abadi, Makmur. Dlam kasus itu, diduga kerugian negara mencapai Rp80 miliar.

Adapun Amril dalam perbuatannya disangka melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 atau pasal 12B UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK
Editor : Andhika Anggoro Wening
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top