Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Eropa belum Siap untuk Teknologi Pengenalan Wajah

Badan Uni Eropa untuk Hak Fundamental menyimpulkan Eropa membutuhkan aturan yang lebih kuat yang mengatur penggunaan teknologi semacam itu oleh pemerintah, baik di perbatasan nasional atau di ruang publik.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 27 November 2019  |  14:17 WIB
Bendera Uni Eropa - Reuters
Bendera Uni Eropa - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – “Eropa belum benar-benar siap untuk teknologi pengenalan wajah.” Itulah kesimpulan Badan Uni Eropa untuk Hak Fundamental dalam makalah setebal 36 halaman yang diterbitkan pada Rabu (27/11/2019).

Badan tersebut mengatakan Eropa membutuhkan aturan yang lebih kuat yang mengatur penggunaan teknologi semacam itu oleh pemerintah, baik di perbatasan nasional atau di ruang publik.

"Mengingat kebaruan teknologi serta kurangnya pengalaman dan studi yang rinci mengenai dampak teknologi pengenalan wajah, berbagai aspek menjadi kunci untuk dipertimbangkan sebelum menerapkan sistem seperti itu dalam aplikasi kehidupan nyata," kata badan yang berbasis di Wina itu, seperti dikutip Bloomberg.

BAdan Hak Fundamental mengeluarkan laporannya, yang menganalisis berbagai topik mulai dari kecerdasan buatan hingga hak-hak anak, ketika otoritas penegak hukum Uni Eropa meningkatkan pengujian pengenalan wajah di Berlin, Nice, dan London serta di bandara di Amsterdam, Dublin, dan Paris.

Teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan swasta dan disesuaikan untuk pemerintahan atau perusahaan ini belum menunjukkan dapat berfungsi dengan sempurna.

Komisi baru UE, yang mandatnya dimulai pada bulan Desember, memiliki sebuah rencana untuk membangun "Eropa yang cocok untuk Era Digital." Sebuah dokumen kebijakan internal oleh Komisi Eropa merinci langkah-langkah yang harus diambil Uni Eropa untuk menguasai teknologi kecerdasan buatan, termasuk pengenalan wajah.

Kerangka Aturan

Makalah badan Hak Fundamental mengatakan Uni Eropa harus meningkatkan kerangka kerjanya, mulai dari undang-undang, aturan pengadaan teknologi, hingga cara mengurangi risiko melekat pada teknologi pengenalan wajah.

Ini menunjukkan potensi kesalahan yang dapat terjadi dengan teknologi pengenalan wajah, termasuk adanya kemungkinan konsekuensi yudisial, diskriminasi, pelanggaran privasi, pelanggaran hak anak di bawah umur, serta dampak jangka panjang pada demokrasi.

Makalah tersebut juga mengatakan ada kebutuhan untuk informasi yang jelas dan transparan mengenai konteks di mana teknologi pengenalan wajah digunakan, dengan menekankan bahwa sifat penggunaan teknologi ini harus "spesifik, eksplisit, dan sah."

Badan Hak Fundamental memperkirakan adanya peningkatan penggunaan foto wajah yang dalam basis data Uni Eropa berskala besar di bidang migrasi dan keamanan dan memperingatkan bahwa kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul tidak boleh dirusak oleh penggunaan teknologi.

Sementara itu, jumlah tes pengenalan wajah semakin meningkat. Pengadilan London baru-baru ini mengijinkan penggunaan kamera pengawas langsung di jalan-jalan Wales. Sementara itu, pengenalan wajah digunakan di Jerman, Belanda, dan Italia untuk inspeksi imigrasi.

Pada bulan Agustus, Otoritas Perlindungan Data Swedia mendenda wilayah Skelleftea karena menguji pengenalan wajah pada siswa sekolah menengah untuk menghitung kehadiran. Bulan lalu, badan privasi Prancis melarang sekolah-sekolah menggunakannya untuk memeriksa kehadiran siswa.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

uni eropa
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top