Bisnis.com, JAKARTA—Para pengurus DPP Partai Golkar pendukung Bambang Soesatyo siap untuk melaksanakan Musyawarah Nasional (munas) yang sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Viktus Murin, Ketua Tim Penggalangan Opini Tim Sembilan Pemenangan Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengatakan munas yang akan diselenggarakannya tersebut merupakan bentuk koreksi atas sejumlah pelanggaran AD/ART yang dilakukan DPP Partai Golkar pimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Dia menilai dasar aturan penyelenggaraan serta keanggotaan panitia Munas dinilai sudah jauh melenceng dari aturan partai dan etika kepartaian Golkar.
“Pesiapan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai GOLKAR di Jakarta pada tanggal 3 sampai 6 Desember 2019 mengalami banyak anomali (keanehan) yang melenceng dari substansi AD/ART Partai Golkar,” ujarnya dalam acara konferensi pers didampingi Anggota Tim Pemenangan Bamsoet, Cyrillus Kerong dan sejumlah pegurus lainnya, Senin (25/11/2019).
Menurut Wakil Sekjen DPP Partai Golkar itu, menjelang munas mendatang telah terlihat adanya intrik-intrik politik yang tidak elok dari rezim Ketua Umum Airlangga Hartarto. Intrik itu bertendensi memanipulasi makna musyawarah untuk mufakat sebagai aklamasi dan atau calon tunggal.
“Hal ini tampak jelas dalam ‘skenario’ pemandangan umum DPD I, Organisasi Sayap, dan Hasta Karya pada forum Rapimnas Partai Golkar yang telah berlangsung di Jakarta pada tanggal 14 November 2019,” katanya.
Menurut Viktus, indikasi rekayasa dukungan DPD I kepada Airlangga Hartarto pun terbukti setelah Rapimnas usai, yakni munculnya reaksi penolakan dari DPD-DPD II (kabupaten/kota) terhadap klaim dukungan ketua DPD I (provinsi) dalam forum Rapimnas.
“Seorang ketua umum selalu dituntut untuk menjaga dan mengawal Partai Golkar sebagai partai demokratis dengan bertumpu pada kekuatan kolektif-kolegial, dan bukan pada oligarki kekuasaan kelompok kepentingan di dalam partai,” katanya.
Sementara itu, Cyrillus Kerong mengatakan bahwa meski pihaknya siap melaksanakan munas yang taat aturan AD/ART, namun forum itu bukanlah munas tandingan seperti yang sering disebut media massa.
“Kami akan melaksanakan munas yang sesuai AD/ART, bukan munas tandingan,” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya, munas tersebut juga akan dilaksanakan sesuai aturan tanpa melibatkan pihak panitia munas di luar Partai Golkar seperti yang dilakukan kepengurusan Airlangga Hartarto. Dia mengatakan melibatkan pihak di luar partai sebagai panitia penyelenggaran munas merupakan satu pelanggaran.
Dari penelusuran data, sejumlah nama masuk dalam kepanitiaan munas Partai Golkar seperti pengacara Petrus Salestinus yang merupakan kader Partai Hanura. Demikian juga dengan Hamzah Sangaji yang merupakan kader Partai Perindo. Sedangkan panitia dari pihak pendukung Bamsoet disingkirikan termasuk Viktus Murin sendiri.
Pada bagian lain, tim tersebut juga mengimbau Airlangga Hartarto beserta para loyalis dan pendukungnya agar menjaga suasana kondusif menjelang dan selama pelaksanaan munas dengan menghentikan penggiringan opini mengenai musyawarah-mufakat.
Pihak Airlangga disebutkan telah menggiring opini dengan mengidentikkan musyawarah mufakat dengan sistem aklamasi atau calon tunggal.
