Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mendorong pimpinan daerah untuk membangun komunikasi guna mendukung Lima Program Prioritas Nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Sabtu (23/11/2019).
"Bangun komunikasi tidak hanya secara vertikal tetapi juga secara horizontal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Kemendagri siap menjadi fasilitator," tuturnya.
Akmal juga meminta kerja sama Pemda dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mendukung kebijakan Program Prioritas Nasional dalam hal penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi.
Dia menyinggung Presiden Jokowi telah menyampaikan kepada seluruh jajarannya untuk menyederhanakan regulasi. Dengan demikian, untuk mendukung langkah pemerintah tersebut, komunikasi antara semua stakeholder sangat dibutuhkan.
Kendati demikian, Kemendagri memastikan bahwa penyederhanaan regulasi termasuk birokrasi hanya bertujuan untuk mendorong kemudahan berinvestasi dan tidak akan menganggu pelayanan publik.
"Transformasi ke depan adalah transformasi yang mendorong aktivitas ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), sumber daya manufaktur, dan sumber daya industri jasa modern, sehingga bisa menimbulkan multiplier effect terhadap kesejahteraan masyarakat," tegas Akmal.
| Baca Juga : Perda Bermasalah Diatasi Melalui Omnibus Law |
|---|
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
