Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR Serap Masukan Publik Soal Revisi UU Persaingan Usaha Tidak Sehat

Komisi VI DPR mengundang beberapa akademisi guna menyerap masukan-masukan dalam upaya melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. 
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 20 November 2019  |  12:16 WIB
Karyawan melintas di dekat logo Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di Jakarta, Kamis (18/7/2019). - Bisnis/Himawan L Nugraha
Karyawan melintas di dekat logo Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di Jakarta, Kamis (18/7/2019). - Bisnis/Himawan L Nugraha

Kabar24.com, JAKARTA — Komisi VI DPR masih menyerap masukan dari masyarakat terkait dengan revisi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengatakan bahwa undang-undang itu harus segera diperbarui untuk mengakomodasi praktik persaingan usaha di Indonesia yang terus berkembang.

Untuk itu, Komisi VI DPR mengundang beberapa akademisi guna menyerap masukan-masukan dalam upaya melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. 

Martin juga mengatakan bahwa undang-undang tersebut akan diupayakan masuk ke dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas).  

Menurutnya, perkembangan dunia usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta pemanfaatan penggunaan sistem teknologi digital mengharuskan UU tersebut diamandemen.

“Akan segera kita kaji masukan ini. Saya pikir memang tidak terelakkan lagi ya, karena undang-undang ini sudah lama maka harus kita revisi. Tapi kita tunggu pendapat Anggota Komisi VI. Kiranya amendemen UU ini nantinya dapat kembali menciptakan kondusivitas iklim persaingan usaha,” kata Martin, Rabu (20/11/2019).

Sebelumnya dia memimpin rapat dengan akademisi di Gedung Nusantara I untuk keperluan produk legislasi tersebut. 

Martin menilai masukan yang diberikan oleh akademisi terkait UU Nomor 5 Tahun 1999 sangat baik untuk Komisi VI DPR karena banyak hal terkait prinsip yang perlu diperhatikan.

Dia mencontohkan posisi kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai State Auxiliary Body yang harus dikaji ulang serta kewenangan KPPU sendiri dalam melakukan pengawasan persaingan usaha di Indonesia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

undang-undang dpr kppu
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top