Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah yang juga politisi senior Partai Golkar Mahyudin mengingatkan agar musyawarah nasional tidak mengulangi aklamasi yang dipaksakan, seperti terjadi pada Munas Bali.
Menurut Mahyudin aklamasi bisa terjadi kalau calon ketua umum hanya satu orang. Saat ini setidaknya sudah ada calon ketua umum Bambang Soesatyo selain Airlangga Hartarto sehingga tidak mungkin aklamasi dipaksakan.
“Kalau pemilihan ketua umum Golkar dikondisikan aklamasi maka kader akan marah. Jangan sampai terulang aklamasi yang dipaksakan seperti di Bali,” ujar mantan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Golkar tersebut, Rabu (20/11/2019).
Karena itu Mahyudin mengajak agar proses pemilihan ketua umum Golkar dikembalikan ke Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tanpa memaksakan musyawarah yang direkayasa.
Dia menilai pola musyawarah untuk mufakat paling tepat untuk pemilihan ketua umum Golkar. Akan tetapi hal itu harus dilakukan setelah Bamseot dan Airlangga bersepakat sehingga tidak menimbulkan perpecahan.
Sebelumnya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengindikasikan agar munas berjalan secara musyawarah mufakat. Keinginan Airlangga itu memberi sinyal bahwa dirinya berharap pemilihan ketua umum Golkar dalam munas melalui proses aklamasi.
Baca Juga
“Besar harapan saya bahwa dalam munas azas yang dikedepankan adalah demokratis dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat,” kata Airlangga.
Airlangga menyatakan pemilihan secara aklamasi untuk menentukan pimpinan partai beringin bukanlah hal tabu. Golkar pernah dua kali menerapkan pemilihan secara aklamasi yakni saat Munas di Bali pada 2014 dan Munas Luar Biasa pada 2017.
