Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemilihan Ketua Aklamasi, Golkar Kembali ke Orde Baru

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika dalam Musyawarah Nasional (munas) Partai Golkar hanya ada calon tunggal, maka paradigma partai tersebut sama saja dengan kembali ke Orde Baru.
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ketiga kanan), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (ketiga kanan), Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono (kiri), Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (kedua kiri), Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung (kanan) dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) berfoto bersama saat membuka peringatan HUT ke-55 Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/11/2019)./Antara
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ketiga kanan), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (ketiga kanan), Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono (kiri), Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (kedua kiri), Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung (kanan) dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) berfoto bersama saat membuka peringatan HUT ke-55 Partai Golkar di Jakarta, Rabu (6/11/2019)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika dalam Musyawarah Nasional (munas) Partai Golkar hanya ada calon tunggal, maka paradigma partai tersebut sama saja dengan kembali ke Orde Baru. 

"Partai Golkar bukan partai milik pemilik saham tertentu, bukan partai milik dinasti," kata Pangi, Senin (18/11/2019).

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi potensi skenario aklamasi dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar dalam munas pada awal bulan depan.

Pangi mengatakan sebagai partai tertua di Indones Munas Golkar sebaiknya membuka ruang untuk kader lain selain Ketua Umum Airlangga Hartarto yang secara kapasitas intelektual dan kepemimpinannya sudah mumpuni untuk tampil.

"Dari orde lama, Orde Baru hingga Era Reformasi saat ini. Mestinya Golkar lebih maju dan demokratis dari partai lain," kata Pangi.

Dia menambahkan, Partai Golkar tidak akan melawan demokrasi, karena partai ini dari dulu penuh dinamika dan memberi ruang kontestasi kepada setiap kader, memberi ruang gerak pada siapapun untuk memimpin nahkoda partai tersebut. 

Sementara itu, Ketua Koordinasi Bidang Perekonomian Partai Golkar, Azis Syamsuddin mengatakan pemilihan ketua umum Golkar secara aklamasi bisa terjadi jika ada kata mufakat dari pemilik suara pada munas bulan depan.   

"Mudah-mudahan itu bisa tercapai untuk kebesaran bangsa. Di mana salah satunya Golkar sebagai pendukung pemerintahan Pak Jokowi-Ma"ruf Amin," ujarnya. 

Dia mengatakan aklamasi dapat terjadi jika ada kata mufakat dari setiap pemilik suara pada Munas 2019. Menurutnya hal itu juga akan berdampak baik kepada Partai Golkar, karena semua pihak setuju dengan ditunjuknya salah satu calon ketua umum.

"Mudah-mudahan tanda-tanda itu diijabah oleh Allah dan kemudian menjadikan harapan kita semua," ujar Azis.

Terkait adanya isu-isu negatif yang beredar jelang Munas, Azis mengimbau semua pihak untuk tak mengurusi hal yang belum terbukti. Ia berharap semua calon ketua umum Partai Golkar bersatu demi kelancaran munas nanti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper