Bisnis.com, JAKARTA—Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak ingin faktor biaya politik mahal menjadi alasan pilkada langsung diubah menjadi tidak langsung karena pemilihan oleh DPRD juga punya kelemahan dengan biaya tinggi.
Karena itulah Partai Nasdem setuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dievaluasi. Menurutnya, evaluasi bertujuan untuk mencari titik-titik lemah dan persoalan pada penyelenggaraan Pilkada.
"Bagian apa saja yang dievaluasi, itu yang akan kita lihat dari sisi ini titik-titik kelemahannya. Misalnya pilkada langsung terlalu mahal, nanti kita lihat biaya politik itu paling mahal di mana saja," kata Saan dalam diskusi bertajuk Revisi UU Pilkada; Adakah Ruang untuk Kembali ke DPRD?”di Gedung DPR, Selasa (19/11/2019).
Turut jadi nara sumber pada diskusi itu Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah dan pengamat politik dari Universitas Pembangunan Nasional, Adriadi Achmad.
Saan menilai akan menjadi sebuah kemunduran (setback) demokrasi jika pilkada kembali diwakilkan ke DPRD. Dia mengingatkan reformasi dilakukan pada 1998 karena sistem pemerintahan sentralistik banyak menghasilkan kolusi, korupsi, dan nepotisme.
"Nah, kalau kita kembalikan, menurut saya itu mundur. Bahkan dalam bahasa kita sebagai politisi itu ada stagnan. Jadi ketika kita melihat sisi kelemahan, kita kembali ke masa lalu, maka kita enggak akan maju," ujarnya.
Saan juga mengatakan, Pilkada yang diwakilkan kepada DPRD belum tentu membuat biaya politik menjadi murah. Menurut dia, biaya politik bisa menjadi lebih mahal karena pilkada ditentukan oleh para elite di DPRD.
"Kemudian, munculnya oligarki. Persoalannya apakah lebih murah? Money politics-nya? Justru jangan-jangan lebih mahal karena sudah tahu siapa yang disasar," katanya.
Sementara itu, Fahri Hamzah mengatakan terlepas dari pemilu langsung maupun tidak langsung, hal paling bermasalah dalam setiap pemilihan umum adalah akar masalah pada basis data penduduk yang tidak akurat.
“Kita tidak pernah menyelesaikan persoalan pada akarnya, yakni basis data tunggal pada KTP sehingga kejadian yang sama terus terulang,” katanya.
Menurut Fahri dalam membahas undang-undang P{ilkda sebaiknya dilakukan secara menyeluruh atau tidak setengah-setengah sehingga berbagai persoalan klasik bisa dihilangkan seperti sengketa pikada akibat Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah. Penyebabnya adalah ketidakakuratan data pemilih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
