Bisnis.com, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera telah mengambil sikap terkait posisi politik selama lima tahun ke depan karena tiga alasan. Keputusan diambil melalui rapat koordinasi nasional di Jakarta.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan bahwa partainya tetap berada di luar pemerintahan seperti pada periode Pertama Presiden Joko Widodo. Keputusan tersebut juga telah diambil berdasarkan musyawarah Majelis Syura ke-8.
“Jadi jelas lah bagi kita semua dalam pengesahan dalam lembaga tertinggi partai ini maka PKS insyaallah akan tetap di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan,” katanya, Kamis (14/11/2019).
Sohibul menjelaskan bahwa ada tiga alasan mengapa PKS tetap mengambil posisi oposisi. Pertama, PKS ingin menjaga kepantasan dalam demokrasi yang harus ada partai penyeimbang.
“Rasanya aneh bila di negara yang sudah menetapkan bahwa sistem politiknya adalah demokrasi lalu semua jadi bagian dari pemerintah tidak ada yang check and balances. Masa gak ada penyeimbang. Dengan sikap ini justru PKS ingin selamatkan demokrasi Indonesia,” jelasnya.
Kedua, lanjut Sohibul, PKS ingin memberikan pelajaran politik. Dalam pesta demokrasi akan ada pihak yang menang dan kalah.
Sebagai pendukung pasangan capres dan cawapres yang kalah dalam pilpres, PKS akan memberikan kesempatan kepada pihak yang menang untuk menjalankan pemerintahan.
Ketiga dan terakhir, tutur Sohibul, PKS mau menerjemahkan keinginan masyarakat.
“Dari berbagai survey dan polling, lebih 72 persen ingin tetap ada yang menjalankan fungsi check and balances. Insyaallah PKS akan memenuhi aspirasi masyarakat,” ucapnya.
