Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menanggapi positif gagasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilu.
Menurut Tito pelaksanaan pemilihan langsung menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi dan ketegangan politik akibat demokrasi bercita-cita liberal kapitalistik yang diterapkan di Tanah Air.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai sistem politik, sistem kepartaian dan sistem pemilu harus senafas dengan demokrasi Pancasila yang mengandung elemen pokok perwakilan, gotong royong dan musyawarah.
“Pemilu langsung selama ini selain berbiaya mahal, memunculkan oligarki baru, kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas, serta mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber dayalah yang berpeluang terpilih," katanya melalui keterangan resmi, Jumat (8/11/2019).
PDI Perjuangan, kata dia, telah melakukan praktik politik guna menyempurnakan demokrasi Pancasila di internal partai. Partai menggunakan merit sistem melalui psikotest, tes tertulis dan wawancara di dalam pemilihan pimpinan partai di tingkat Provinsi dan kabupaten kota.
Hasto menyebut PDI Perjuangan tetap menerapkan musyawarah tanpa voting, dan dipimpin oleh ideologi Pancasila.
Baca Juga
“Hasilnya, kualitas kepemimpinan Partai di semua tingkatan meningkat, berbiaya sangat murah, dan minim konflik. PDI Perjuangan menegaskan sebagai Partai dengan biaya paling kompetitif dan efektif di dalam melakukan konsolidasi struktural Partai,” ujarnya.
