Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja (raker) perdana periode DPR 2019-2024. Raker membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJMN, dan RKP 2020.
Dalam raker yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11) itu, dilakukan perkenalan anggota Komisi IV oleh Ketua Komisi, Sudin (PDIP) dan Menteri LHK Siti Nurbaya juga memperkenalkan Wakil Menteri LHK Alue Dohong dan semua jajaran eselon 1.
Siti menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, semuanya pada konteks lingkup kerja KLHK.
Untuk mewujudkan misi mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, Siti mengungkapkan berbagai kebijakan yang mendukung tata ruang terintegrasi dengan kebijakan satu peta, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pencegahan kebakaran hutan, penanaman kembali lahan-lahan kritis, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat, serta ramah terhadap lingkungan.
Selain itu, Siti juga menjelaskan soal konservasi lahan gambut, mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan, pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat, serta memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau.
“KLHK juga akan melanjutkan langkah-langkah penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan dengan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi, serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS); tindakan terhadap perusakan lingkungan; serta rehabilitasi lingkungan dan pemulihan lingkungan yang penuh tantangan,” papar Siti.
Atas penyampaian paparan Siti tersebut, sebanyak 38 anggota Komisi IV memberikan respons positif dan catatan kepada menteri yang isinya merupakan dukungan dan saran serta dorongan untuk penyelesaian masalah-masalah kehutanan dan lingkungan.
Secara umum, DPR menerima dengan baik penjelasan rencana jangka panjang, jangka menengah dan program prioritas KLHK. Selanjutnya, meminta kepada KLHK melaksanakan program kerjanya secara terukur dengan memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.
Selain itu, Komisi IV DPR juga meminta kepada KLHK untuk penanganan perusahaan kebun sawit ilegal dalam kawasan hutan di seluruh Indonesia.
Sehari setelah raker dilaksanakan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI terkait dengan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, dan Kalteng.
