Berbiaya Politik Tinggi, Fraksi PPP Dukung Usulan Evaluasi Pilkada Langsung

Baidowi menjelaskan jika ada keberanian mengembalikan pilkada melalui DPRD, hal itu bisa dilakukan dengan catatan memperketat pengawasan terhadap politik uang di DPRD.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 07 November 2019  |  15:25 WIB
Berbiaya Politik Tinggi, Fraksi PPP Dukung Usulan Evaluasi Pilkada Langsung
Achmad Baidowi - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI mendukung usulan pemerintah yang bakal mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Hal itu lantaran pelaksanaan Pilkada langsung menyebabkan biaya politik yang tinggi.

"PPP sepenuhnya sepakat dengan usulan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung dilihat dari manfaat dan mudhoratnya," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi dalam keterangan resmi, Kamis (7/11/2019).

Menurut Baidowi salah satu kelemahan Pilkada langsung adalah tingginya biaya politik. Hal ini menyebabkan terjadinya orientasi balik modal ketika calon terpilih menjabat.

Hal ini terlihat dari banyaknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa kepala daerah. Kebanyakan korupsi yang dilakukan bermotif sama yaitu menutupi biaya politik yang tinggi.

"Dalam hal data kepala daerah terjaring OTT itu, Kemendagri dan KPK memiliki datanya," ujarnya.

Baidowi menejelaskan evaluasi itu penting mengingat tujuan demokrasi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, jangan sampai proses demokrasi justru tidak menyejahterakan rakyat, melainkan menyengsarakan dengan maraknya perilaku koruptif.

"Misalnya, waktu pelaksanaan kampanye yang diperpendek, lalu subsidi atau pun penyediaan saksi oleh negara untuk menciptakan keadilan, penguatan Bawaslu dengan menambah satgas politik uang," tuturnya.

Menurutnya jika ada penambahan biaya, maka itu disiapkan negara bukan dibebankan pada biaya calon yang dapat menyebabkan munculnya orientasi balik modal.

Namun, Baidowi menjelaskan jika ada keberanian mengembalikan pilkada melalui DPRD, hal itu bisa dilakukan dengan catatan memperketat pengawasan terhadap politik uang di DPRD.

Pengetatan pengawasan itu dilakukan dengan pengawalan ketat aparat pada setiap anggota selama tahapan dan proses pemilihan berlangsung.

Dia juga menyarankan agar memberikan sanksi berat bagi parpol yang terbukti menerapkan mahar dalam pencalonan. Misalnya, berupa diskualifikasi hingga pembubaran parpol.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pilkada, ppp

Editor : Akhirul Anwar
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top