Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mendagri Tito Karnavian Bakal Undang Seluruh Kepala Daerah, Samakan Persepsi Program Prioritas Nasional

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ingin seluruh jajaran Pemerintah Daerah memahami visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wapres K.H. Ma’ruf Amin yang dituangkan dalam Program Prioritas Nasional.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ingin seluruh jajaran Pemerintah Daerah memahami visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wapres K.H. Ma’ruf Amin yang dituangkan dalam Program Prioritas Nasional.

Untuk itu, Tito akan mengundang seluruh daerah dan pejabat terkait untuk menyamakan persepsi.

“Supaya visi ini sama semua, saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, pada pertengahan November 2019 seluruh kepala daerah kita akan undang mulai dari Gubernur, Bupati/Wali Kota bersama Kapolda, Kajati, Kajari, Pangdam, Dandim,” kata Tito dalam keterangan resmi, Jumat (1/11/2019).

Menurut Tito penyamaan persepsi dan sinkronisasi tersebut perlu dilakukan agar program pembangunan di pemerintah daerah berlandaskan pada Program Prioritas Nasional. Selain itu, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

“Apalagi Bapak Presiden jelas arahannya daerah harus menyesuaikan, harus ada program yang menyentuh untuk pembangunan SDM, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan, stunting misalnya. Kedua adalah membangun lapangan kerja, investasi, kemudahan membuka usaha swasta dalam berinvestasi di daerah masing-masing,” ujarnya.

Tito menjelaskan dalam pertemuan tersebut Jokowi bakal memperjelas program prioritas nasional yang telah dicanangkan. 

Sementara itu para Menko dan Menteri terkait juga akan menjabarkan serta mempertajam program-program prioritas nasional sesuai visi-misi Presiden.

“Lalu ada panel dan tanya jawab, lalu kita juga akan undang pengawas, KPK, BPK, BPKP dan lain-lain untuk menyampaikan pokok-pokok pandangannya,” jelas Tito.

Dengan demikian, Tito berharap setiap unsur Pejabat Pemerintah Daerah mampu memahami secara menyeluruh program prioritas nasional yang akan diimplementasikan dalam program di daerah masing-masing.

“Sehingga begitu pulang ke Daerah, semua paham visi-misi Pemerintah Pusat, setelah itu APBD-nya direvisi sesuaikan dengan poin-poin itu, di samping kebutuhan daerah,” kata Mendagri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper