Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menargetkan penghapusan eselon 3, 4 hingga eselon 5 di pemerintahan dalam satu tahun ke depan.
Dirinya siap mundur apabila gagal menjalankan amanah presiden tersebut dalam waktu satu tahun.
Program reformasi birokrasi itu sudah disampaikan Presiden Joko Widodo saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR 20 Oktober 2019.
Tjahjo menyebut aturan itu akan dijalankan pertama kali di kementeriannya. Dia menargetkan dalam waktu setengah bulan ke depan atau pertengahan November, aturan itu akan dimulai di kementeriannya.
"Akan kami mulai bulan [hingga pertengahan November] ini di KemenPAN - RB. Kalau sampai setengah tahun saya gagal, saya mundur," katanya di Kemenpan RB, Rabu, (30/10/2019).
Pelaksanaan penghapusan eselon 3 dan 4 tersebut butuh waktu persiapan sekitar enam bulan. Sementara itu enam bulan sisanya dimulai pelaksanaan secara menyeluruh.
Usai konferensi pers, Tjahjo kembali ditanya perihal kesiapan dirinya untuk mundur tersebut. Namun ucapanya sedikit berubah dibanding saat pernyataan pertama.
"Saya siap diberi sanksi oleh Presiden jika dalam waktu satu tahun tidak menyelesaikan target ini," terangnya.
Menurutnya, reformasi birokrasi yang dicangkan Presiden tersebut untuk mempermudah kinerja para pelayan publik. Dia menyebut langkah itu untuk memangkas birokrasi yang berlangsung cukup lama lantaran banyaknya pejabat eselon.
Di samping itu, langkah tersebut juga dinila untuk mempermudah masuknya investasi ke dalam negeri. Hal ini juga menjadi salah satu yang dikeluhkan Presiden Joko Widodo selama ini.
