Prabowo Masuk Kabinet Jokowi, Pengamat : Ini Kemunduran Demokrasi Politik

Pengamat politik senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengkritisi bergabungnya Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, yang masuk dalam kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid II.
Ropesta Sitorus
Ropesta Sitorus - Bisnis.com 22 Oktober 2019  |  18:59 WIB
Prabowo Masuk Kabinet Jokowi, Pengamat : Ini Kemunduran Demokrasi Politik
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo memberi hormat saat memasuki kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat politik senior dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengkritisi bergabungnya Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, yang masuk dalam kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo Jilid II.

“Mestinya pak Jokowi tidak usah mengajak Gerindra dalam kabinet dan mestinya Pak Prabowo menolak ajakan itu,” katanya dalam diskusi VISI bertajuk 'Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II' di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).

Pencalonan Prabowo menjadi salah satu menteri –yang disebut-sebut akan menempati posisi sebagai Menteri Pertahanan– dinilai akan menjadi suatu kemunduran bagi sistem demokrasi politik Indonesia.

“Mestinya dalam demokrasi yang sehat itu, yang menang berkuasa dan yang kalah legowo jadi oposisi. Kalau semua yang kalah diajak masuk, tidak ada oposisi, ini bisa membawa negara kita pada model negara integralistik atau kekeluargaan, ini sungguh-sungguh mengancam demokrasi kita,” katanya.

Lebih lanjut, Syamsuddin mengatakan saat ini sistem politik di Indonesia mengalami pendangkalan. Idealnya, politik yang dijunjung adalah politik yang menjunjung tinggi sportivitas dan posisi masing-masing.

“Kalau begini, akan timbul pertanyaan, untuk apa kita adakan pemilu kalau ujung-ujungnya kekuasaan itu dibagi-bagi antara yang kalah dan yang menang.”

Poin lain yang disoroti Syamsuddin, yakni penyusunan kabinet kerja yang mestinya didasarkan pada kebutuhan dan tantangan bangsa ke depan, khususnya konsistensi penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Menurutnya, saat ini ada ancaman yang cukup serius terhadap kebhinekaan yakni peningkatan intoleransi, diskriminasi, sectarian, dan ancaman peningkatan korupsi yang merajalela.

“Konsekuensi logis dari tantangan itu adalah mestinya pemilihan calon-calon menteri itu dilakukan pada tokoh yang bersih, baik dari korupsi, pelanggaran HAM, tindakan persekusi, intoleransi, diskriminasi dan lain-lain,” paparnya.

Sejak Senin pagi sampai hari Selasa (22/10), sejumlah tokoh yang akan menjadi calon pembantu Jokowi satu per satu merapat ke Istana Kepresiden, termasuk Prabowo yang datang pada hari Senin (21/10) sore. Mereka menghadap Jokowi dan membicarakan terkait penyusunan anggota kabinet.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
prabowo subianto, Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Editor : Akhirul Anwar
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top