Bisnis.com, JAKARTA - Soeharso Manoarfa menyambangi Istana Negara guna memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo pada Selasa (22/10/2019). Kedatangan pelaksana tugas Partai Persatuan Pembangunan itu tak lain terkait pembentukan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Nama Soeharso sendiri sempat masuk jajaran Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu II Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelum menjadi menteri, sosok Soeharso dikenal sebagai pengusaha dan politikus.
Pria kelahiran 31 Oktober 1954 ini adalah lulusan Akademi Geologi dan Pertambangan kemudian dilanjutkan ke Fakultas Planologi ITB, Bandung.
Soeharso mengawali kariernya sebagai pengusaha. Dia tercatat pernah menjadi pimpinan di sejumlah perusahaan.
Tercatat dia pernah menjadi Direktur Penerbitan PT Iqro di Bandung (1979-1982), General Manager PT First Nobel, Gobel Group (1982-1986), Direktur Nusa Consultant (1986-1990), Direktur Corporate Secretary PT Bukaka Teknik Utama (1991-1997).
Kemudian pernah menjadi pimpinan Chairman PT Batavindo Kridanusa (1996-2000), Direktur PT. Bukaka Sembawang Int. (1997-2000), Chairman PT Argo Utama Global (1998-2002) dan Chairman Rheno Resources (2012).
Baca Juga
Dia mulai memasuki dunia politik pada Pemilu 2004. Soeharso bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009. Pada tahun 2009, dia dipilih SBY menjadi Menteri Perumahan Rakyat.
Baru dua tahun menjabat, Soeharso mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri karena alasan pribadi dan melanjutkan bisnisnya lagi di bidang manufaktur dan kimia.
Dia juga tetap aktif di partai. Pasca-Pilpres 2014, Soeharso dan PPP kubu Romahurmuziy memilih bergabung dengan capres terpilih Joko Widodo ketimbang menjadi penyeimbang di luar pemerintahan seperti yang dilakukan PPP kubu Suryadharma Ali. Dia pun diangkat Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2014-2019.
Pada Maret 2019 silam dia ditunjuk menjadi pelaksana tugas Ketua PPP menggantikan Romahurmuziy yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
