Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pilih Menteri Tak Libatkan KPK dan PPATK, PUKAT UGM Sebut Jokowi Alami Kemunduran

Agung menilai hal ini menandakan  kemunduran dalam diri Jokowi lantaran tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kabinetnya seperti tahun 2014.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 15 Oktober 2019  |  23:15 WIB
Presiden Joko Widodo memberi sambutan saat meresmikan pengoperasian Palapa Ring di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019). - ANTARA/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo memberi sambutan saat meresmikan pengoperasian Palapa Ring di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Agung Nugroho kecewa lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi)  tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  (PPATK) dalam penyusunan kabinet periode 2019-2024.

Agung menilai hal ini menandakan  kemunduran dalam diri Jokowi lantaran tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kabinetnya seperti tahun 2014.

"Ini merupakan sebuah kemunduran bagi dirinya (Presiden Jokowi) karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat," kata Agung kepada wartawan, Selasa, (15/10/2019).

Menurutnya tidak dilibatkannya masyarakat dan lembaga terkait dalam menyusun jajaran pembantunya akan berujung bumerang bagi Jokowi. Hal itu karena saat para menterinya bermasalah akan merepotkan Jokowi kedepannya.

Namun, Agung mengakui, bahwa keputusan untuk tidak melibatkaan masyarakat dalam penentuan menteri adalah hak preogratif presiden Jokowi .

"Karena beliau dipilih karena bantuan parpol  itu menjadi hak politiknya. Tapi ini sebuah kemunduran dengan tidak melibatkan masyarakat dalam memiliih pembantunya,"ungkap dia. 

Sebelumnya, Jokowi disebut belum melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memilih jajaran kabinetnya. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi
Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top