Bisnis.com, JAKARTA — Pelantikan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober dipastikan TNI, Polri, dan BIN berjalan aman. Di sisi lain demonstrasi dilarang hingga seminggu ke depan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan pengawasan ekstra ketat dilakukan karena diduga ada massa tunggangan yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi-Amin.
“Ya mungkin saja karena laporan intelijen kan seperti tadi yang saya sampaikan bersifat rahasia. Namun deteksi seperti apa bagaimana antisipasinya tentu saja harus dilakukan pihak keamanan terkait,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Puan menjelaskan bahwa informasi didapat setelah legislatif melakukan rapat persiapan pelantikan dengan Polri, TNI, dan BIN.
“Intelijen itu tugasnya kan untuk mendeteksi. Bahwa di lapangan yang namanya intelijen itu ya rahasia, senyap, tidak boleh terdeteksi. Walau ada deteksi ya itu untuk menjadi warning bagi semua pihak terkait untuk bisa melakukan antisipasi atau mitigasi,” jelasnya.
Puan menuturkan bahwa antisipasi harus dilakukan dari awal agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baginya, pelantikan ada peristiwa lima tahunan yang krusial bagi negara.
“Agar tidak terjadi kekosongan pada tanggal 20 [Oktober]. Karena biasanya secara otomatis presiden itu pada 20 sudah selesai masa jabatannya harus segera dilantik supaya tidak terjadi kekosongan kepala pemerintahan atau kepala negara dalam satu negara,” ucapnya.
