Bisnis.com, JAKARTA – Setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka.
Komunikasi dengan dua partai nonkoalisi dilakukan sebelum Jokowi sebelum dirinya memastikan susunan kabinet. Wakil Sekretaris Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq mengatakan bahwa tidak keberatan apabila Gerindra dan Demokrat gabung pemerintahan.
“Saya rasa Demokrat lalu Gerindra atau apapun dan ini adalah hak prerogatif presiden. Asal sekali lagi ini semua bekerja untuk rakyat tidak boleh ada intrik, tidak boleh ada manuver yang mengganggu janji-janji Jokowi-Maruf Amin seperti yang terus kami [kampanye] berkeliling,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2019).
Maman yang menjadi direktur relawan Jokowi-Amin pada pemilu kemarin tidak mau dua partai ini malah menghambat hutang politik kepada rakyat.
“Jangan sampai ada kasus seperti satu partai yang pilpres musuhan, sudah gitu masuk di dalamnya [pemerintah], [setelah itu] keluar lagi. Hari ini pikiran kita harus pikiran yang bernuansa nilai-nilai kebangsaan yang bekerja untuk rakyat bukan untuk kepentingan partai itu sendiri,” jelasnya.
Maman menuturkan bahwa tidak khawatir jatah menteri berkurang dengan bertambahnya partai koalisi. Berapapun jumlahnya, yang penting memperkuat pemerintahan periode kedua Jokowi.
“Karena Jokowi mempunyai tanggung jawab meninggalkan legacy pascabeliau berhenti nanti di 2024. Dan legacy itu harus dibangun sampai sejauh mana beliau memilih menteri yang tepat, menteri yang betul betul bekerja bukan atas nama partai, bekerja untuk rakyat,” ucapnya.
Sementara itu saat bertemu dengan Yudhoyono, Kamis (10/10/2019), Jokowi mengakui ada pembahasan soal peluang Demokrat gabung pemerintah.
“Kita bicara itu tapi belum sampai pada sebuah keputusan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
