Kader Gerindra Masih Terbelah antara Pro-Koalisi dan Tidak Koalisi 

Partai Gerindra akan memutuskan sikap politik untuk bergabung dengan pemerintahan kedua Joko Widodo atau tidak pada rapat kerja nasional 17 Oktober mendatang. 
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 10 Oktober 2019  |  14:53 WIB
Kader Gerindra Masih Terbelah antara Pro-Koalisi dan Tidak Koalisi 
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad - Bisnnis/Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Gerindra akan memutuskan sikap politik untuk bergabung dengan pemerintahan kedua Joko Widodo atau tidak pada rapat kerja nasional 17 Oktober mendatang. 

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan saat ini Ketua Umum Prabowo Subianto berkomunikasi informal dengan para kader untuk meminta masukan.

“Sementara masih cair. Kita lihat di daerah maupun di DPP [dewan pimpinan pusat] maupun dewan pembina masih berimbang antara yang ingin masuk dan tidak masuk. Sehingga kita akan membulatkan, menyamakan persepsi, dan visi pada rakernas [rapat kerja nasional] tadi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Dasco menjelaskan selain kader, Prabowo juga meminta masukan dari para tokoh dan relawan yang mendukungnya hingga saat ini.

Apabila Gerindra masuk koalisi, Dasco tidak melihat pengawasan kepada pemerintah akan melempem. Baginya, itu wajib dilakukan oleh partai khususnya di legislatif.

“Seandainya siapa pun itu baik yang sekarang ini di koalisi pemerintah yang kemudian masuk ke dalam pemerintahan, saya pikir yang di legislatif juga harus menjalankan fungsi pengawasan check and balance. Karena sebagai anggota legislatif tentunya kita tahu bahwa fungsi pokok itu ada di pengawasan, kemudian legislasi, dan anggaran dana itu harus dijalankan,” jelasnya. 

Di sisi lain Prabowo sebelumnya telah menyampaikan beberapa konsep membangun negara. Ada beberapa hal yang disoroti, seperti kedaulatan pangan dan energi.

Ide tersebut disampaikan langsung Prabowo ke Jokowi saat bertemu beberapa waktu lalu. Tentu Gerindra akan senang hati apabila konsep tersebut bisa diterapkan pemerintahan Jokowi di periode kedua nanti.

Dasco menuturkan apabila Gerindra memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah berarti harus ada kader yang menjadi menteri.

“Memang supaya sukses konsepnya bisa direalisasikan janji kampanyenya kepada konstituen, tentunya kita akan meminta kebijakan dari Presiden untuk bisa menempatkan kader [Gerindra] di posisi itu,” ucap Dasco.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
gerindra, prabowo subianto, Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top