Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pengamat: Hemas Harusnya Tak Terhalangi Jadi Pimpinan MPR

“Alasan pelanggaran etika yang membuat anggota DPD tidak bisa mencalonkan diri sebagai pimpinan itu bagus, tetapi secara hukum ketentuan itu hanya mengikat pada anggota DPD sebelum yang baru dilantik,” ujar Margarito, Rabu (2/10).
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 02 Oktober 2019  |  15:58 WIB
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019 - 2024 Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengikuti pemungutan suara untuk memilih ketua pada sidang paripurna DPD di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). - ANTARA /Galih Pradipta
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019 - 2024 Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengikuti pemungutan suara untuk memilih ketua pada sidang paripurna DPD di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). - ANTARA /Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai bahwa tidak ada hambatan bagi senator asal Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Hemas untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan MPR dengan alasan persoalan etika pada periode sebelumnya.

“Alasan pelanggaran etika yang membuat anggota DPD tidak bisa mencalonkan diri sebagai pimpinan itu bagus, tetapi secara hukum ketentuan itu hanya mengikat pada anggota DPD sebelum yang baru dilantik,” ujar Margarito, Rabu (2/10/2019).

Dia menambahkan bahwa mereka yang pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada periode lalu, sudah berakhir pada tanggal 30 September 2019.

“Oleh karena sudah berakhir maka anggota DPD RI yang baru harus dianggap belum pernah melakukan apa-apa,” katanya.

Hemas selama ini dipersdoalkan secara etika karena sering bolos dalam mengikuti kegiatan DPD, namun tetap mengambil tunjangan kegiatan lembaga negara itu.

Margarito juga mempertanyakan aturan menyangkut etika tersebut karena konsekuensinya sudah berakhir pada periode 2014-2019.

“Dan oleh karena itu, kalau pun ada pelanggaran etika, maka sudah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa keanggotaan dia di masa lalu itu,” ujar Margarito.

Margarito juga menegaskan aturan yang lama tetap berlaku, tetapi tidak untuk anggota DPD yang baru dua hari ini.

“Karena itu tidak ada hambatan bagi Ibu Hemas untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan MPR. Menurut saya, anggota DPD tidak bisa dipakai untuk menghalangi Ibu Hemas menjadi calon pimpinan MPR mewakili unsur DPD,” tegas Margarito.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpd
Editor : M. Taufikul Basari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top