Pimpinan DPR Dikuasai Pengusung Jokowi, Tak Jamin Pengawasan Adem

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mayoritas ditempati oleh partai pengusung Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin sebagai kepala negara 2019—2024. Dari lima kursi di parlemen, hanya Partai Gerindra yang merupakan non pendukung.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 02 Oktober 2019  |  15:53 WIB
Pimpinan DPR Dikuasai Pengusung Jokowi, Tak Jamin Pengawasan Adem
Suasana jalannya Sidang Paripurna MPR ke-2 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Sidang Paripurna MPR tersebut beragendakan pengesahan jadwal acara sidang dan pembentukan fraksi-fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). - ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mayoritas ditempati oleh partai pengusung Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin sebagai kepala negara 2019—2024. Dari lima kursi di parlemen, hanya Partai Gerindra yang merupakan non pendukung.

Ketua DPP Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan bahwa mayoritas pimpinan koalisi tidak berarti membuat pengawasan terhadap kinerja pemerintah melempem. Ini semua tergantung pembagian kursi menteri yang bakal ditentukan nanti.

“Apakah semua partai-partai koalisi mereka puas atau tidak. Kalau tidak puas, ada pengalaman SBY [Presiden Susilo Bambang Yudhoyono] setahun pertama sudah gonjang ganjing republik ini. Kami melihat koalisi-koalisi itu sesuatu keniscayaan saja,” katanya di Kompleks Parlemen, Rabu (2/10/2019).

Desmond menjelaskan bahwa politik seperti angin yang selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, tidak menjamin juga pimpinan DPR minim kritik ke pemerintah.

Ketua DPR saat ini, Puan Maharani diharap Desmond bisa lebih baik dari sebelumnya yang ditempati Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dia melihat Bamsoet lebih cenderung pro pemerintah.

Keyakinan lainnya DPR tetap bergigi tambah Desmond karena Jokowi yang saat ini adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak bisa maju lagi menjadi presiden untuk periode selanjutnya. 

“Saya sangat paham Mbak Mega (Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri] dan Mbak Puan yang mana harus bertindak untuk kepentingan bangsa, mana untuk kepentingan yang sekadar untuk menyelamatkan individual yang sudah berakhir kekuasaan 2024,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, dpr

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top