Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan-perusahaan Eropa yang beroperasi di China mengatakan bisnis negara yang dikelola pemerintah berisiko membahayakan ekonomi yang sudah melemah dengan menyerap sumber daya keuangan yang diperuntukkan bagi perusahaan swasta dan merusak rantai pasokan.
"Hambatan baru-baru ini dari perang dagang dengan AS dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat menambah urgensi reformasi," tulis Kamar Dagang Uni Eropa di China dalam sebuah makalah, seperti dikutip melalui Bloomberg, Selasa (24/9/2019).
Kelompok yang mewakili sekitar 1.600 perusahaan asing itu telah menyampaikan lebih dari 800 rekomendasi kepada pemerintah China dengan desakan perlunya menciptakan playing field yang setara untuk bisnis, terlepas dari status kepemilikan atau kebangsaan.
Menurut mereka, kebijakan industri pemerintah China telah membentuk salah satu masalah paling sulit dalam perselisihan perdagangan dengan Amerika Serikat.
"Meskipun masuk akal bagi BUMN untuk tetap eksis di sektor strategis demi keamanan nasional, regulasi yang lebih ketat dan monopoli yang dikurangi akan meningkatkan kepercayaan dan investasi di China," ujar Joerg Wuttke, Kepala Kamar Dagang Uni Eropa di China.
Sekitar 70% bisnis Eropa yang disurvei oleh Kamar Uni Eropa mengatakan BUMN China hadir di industri mereka, dengan 18% menyatakan bahwa perusahaan negara mengendalikan setidaknya setengah dari pasar.
BUMN China memiliki keuntungan di sebagian besar wilayah, termasuk pengadaan publik, kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan, dan akses ke pembiayaan dan lisensi.
Menurut laporan tersebut, bukan hanya perusahaan asing yang dirugikan, pemasok dan pembeli domestik kesulitan mendapatkan dana yang cukup.
Sebelumnya, Perdana Menteri Li Keqiang telah berjanji untuk menjalankan netralitas kompetitif sehingga perusahaan negara dan swata dapat diperlakukan setara.
Pada laporan lain yang dirilis Kamar Dagang Uni Eropa di China pada Mei, 40% perusahaan Eropa mengatakan bahwa akses pasar China cukup terbuka bagi mereka.
Revisi daftar negatif untuk investasi asing pada Juni 2018, di mana jumlah sektor yang dibatasi atau dilarang berkurang pesat, adalah langkah maju terbesar.
Menurut Kamar Dagang Uni Eropa, kemajuan tersebut terjadi bersamaan dengan agenda penghapusan batas kepemilikan dalam jasa keuangan dan industri mobil.
Kemajuan terbaru dilaporkan pada bulan Juli, ketika Li mengatakan China akan memajukan tenggat waktu rencana untuk menghapus batas kepemilikan asing pada perusahaan keuangan dari sekuritas ke perusahaan berjangka dan perusahaan asuransi jiwa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
