Bisnis.com, JAKARTA--- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo tidak memerintahkan aparat untuk melakukan tindakan represif dalam menghadapi kerusuhan di Wamena, Papua yang terjadi pada Senin (23/9/2019).
Moeldoko menyatakan Presiden meminta semua pihak untuk menahan diri. "Karena ini sangat berkaitan dengan apa yang terjadi di PBB. Jadi jangan kita memunculkan situasi yang tidak bagus," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Moeldoko menduga ada pihak yang memprovokasi situasi di Wamena untuk memanfaatkan momentum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Seperti diketahui, PBB menggelar Sidang Umum pada 23-30 September 2019. Isu Papua adalah isu yang menarik perhatian internasional.
Menurutnya, Presiden meminta supaya masalah Papua diselesaikan dengan cara-cara proporsional dan profesional. "Caranya jangan sampai penyelesaian itu membangun emosi yang pada akhirnya aparat aparat melakukan tindakan yang tidak diinginkan," kata Moeldoko.
Informasi yang diterima Moeldoko, pemicu kerusuhan itu adalah dugaan tindakan rasisme yang dilakukan oleh seorang guru. Moeldoko mengklaim peristiwa seperti itu sebenarnya tidak terjadi.
"Begini ya, karena situasi ini, sekali lagi, situasi yang diprovokasi dalam rangka menciptakan situasi untuk konsumsi PBB. Jadi kita harus mensikapi itu dengan, jangan sampai kita ikut terbawa emosi, terpancing dan seterusnya," kata Moeldoko.
Baca Juga
Sejumlah pemberitaan menyebutkan sejumlah gedung dibakar di Wamena dalam kerusuhan itu. Bandara Wamena sendiri ditutup akibat kerusuhan itu. Wamena merupakan ibukota Kabupaten Jayawijaya.
