Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tolak RKUHP, 2.000 Mahasiswa Akan Unjuk Rasa di Gedung DPR

Sedikitnya 2.000 mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta akan melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 23 September 2019  |  10:48 WIB
Anggota Brimob Polri mempersiapkan tameng pelindung pengamanan di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Kepolisian dibantu prajurit TNI mengamankan sejumlah objek vital di Ibu Kota terkait rencana akan adanya unjuk rasa di kawasan itu. - ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Anggota Brimob Polri mempersiapkan tameng pelindung pengamanan di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Kepolisian dibantu prajurit TNI mengamankan sejumlah objek vital di Ibu Kota terkait rencana akan adanya unjuk rasa di kawasan itu. - ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Bisnis.com, JAKARTA - Sedikitnya 2.000 mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta akan melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Ribuan mahasiswa itu melakukan unjuk rasa untuk menolak Rancangan Undang - Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah ditunda pengesahannya oleh pemerintah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono membenarkan adanya surat pemberitahuan aksi di depan Gedung Dewan tersebut.

"Ya, ada surat pemberitahuan oleh mahasiswa sekitar 2.000 orang di DPR menolak RUU KUHAP," katanya, Senin (23/9/2019).

Atas pemberitahuan ini, 5.500 aparat gabungan akan diturunkan untuk mengamankam aksi agar tidak berlangsung ricuh. Sementara itu belum ada imbauan khusus untuk lalu lintas di sekitar gedung tersebut.

Seperti diketahui, sejumlah pasal di RKUHP mengundang kritik dan protes dari sejumlah kalangan. Pun begitu, Presiden Joko Widodo telah menunda pengesahan RKUHP dan meminta pemerintah kembali mendalami aturan dasar rancangan regulasi tentang hukum pidana itu.

Beberapa pasal kontroversial dimaksud seperti pasal penghinaam presiden dan wakil presiden, pasal perzinahan, pasal aborsi, pasal kohabitasi atau kumpul kebo hingga pasal tentang korupsi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr demo unjuk rasa
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top