Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pengamat: Pemindahan Ibu Kota Jadi Awal Periode “Post Java”

Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pada Senin (26/8/2019), maka dimulailah periode yang disebut Post Java.
Herdiyan
Herdiyan - Bisnis.com 19 September 2019  |  03:27 WIB
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pengamat: Pemindahan Ibu Kota Jadi Awal Periode “Post Java”
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (tengah) memimpin FGD tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) didampingi Irjen KLHK Laksmi Wijayanti (kanan) serta pemerhati masalah lingkungan hidup dan konservasi alam Judith J. Dipodiputro (kiri) di Kantor KLHK, Jakarta, Rabu (18/9). - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat sosial politik Fachry Ali mengungkapkan ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pada Senin (26/8/2019), maka dimulailah periode yang disebut Post Java.

Ibu kota baru Indonesia itu tepatnya sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

“Saya menyebut saat ini periode Post Java. Mengapa? Karena telah berubahnya peta politik dan kekuasaan di Tanah Air yang semula berpusat pada tradisi dan gagasan kebudayaan Jawa yang berpusat pada kekuasaan elite, kini beralih pada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang bersifat egaliter,” ujar Fachry, Rabu (18/9/2019).

Fachry mengungkapkan itu saat memberikan masukan dan pandangannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) Pemindahan Ibu Kota di Kalimanatan Timur yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

FGD dipimpin Menteri LHK Siti Nurbaya, sedangkan paparan KLHS disampaikan Irjen KLHK Laksmi Wijayanti dan pandangan dari Judith J. Dipodiputro, pegiat pemberdayaan ekonomi suku-suku asli dan masyarakat termarjinalkan.

Lebih jauh, Fachry mengatakan dalam gagasan politik Jawa itu, kekuasaan sangat ellitis dan penguasa berada di tengah atau di atas rakyat.

Pandangan itu dalam jangka waktu sangat lama mempengaruhi politik dan kekuasaan di Tanah Air. Namun, ketika situasi politik berubah yakni reformasi yang membuka kesempatan setiap rakyat bisa tampil dan bertarung dalam kontestasi politik, baik Pilkada maupun Pilpres, berangsur gagasan politik Jawa berubah.

“Tapi perubahan drastis terjadi saat Jokowi terpilih sebagai presiden, terutama ketika dia menegaskan akan memindahkan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan, dan kemudian secara resmi mengumumkan tempat ibu kota baru yakni di Kalimantan Timur, maka saya menilai, berakhirlah era kekuasaan Jawa,” papar Fachri menjawab pertanyaan usai FGD.

Jadi, kata Fachry, Jokowi adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat, bukan penunjukan dari elite. Jadi dia murni pemimpin yang berasal dari rakyat.

Meski sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono juga dipilih oleh rakyat dalam Pilpres langsung 2004 dan 2009, pandangan dan kebijakannya masih bergantung pada pola gagasan kekuasaan Jawa.

Mengenai FGD yang diselenggarakan KLHK, Fachry sangat memuji, bukan saja karena srikandi yang berbicara memimpin FGD semuanya sangat pandai, tetapi posisi KLHK sangat penting dan strategis, mengingat dalam perbincangan publik mengenai pemindahan ibu kota, fokus masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia pada aspek lingkungan dan daya dukung wilayah Kalimantan.

“Inisiatif KLHK mengumpulkan elemen masyarakat yang ahli dalam berbagai bidang sangat baik dan strategis dan banyak masukan yang bernas dari FGD ini. Jadi, saya sangat mendukung KLHK untuk terus menggelar FGD yang lebih fokus lagi sehingga sejarah baru pemindahan ibu kota dan awal periode Post Java berjalan mulus,” ujar Fachry.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
klhk, Ibu Kota Dipindah, Pemindahan Ibu Kota

Editor : Herdiyan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top