Ceramah di Depan Jokowi, Quraish Shihab: Menunda Keadilan adalah Dzalim

Cendekiawan Muslim senior, Quraish Shihab, menyatakan menunda-menuda keadilan adalah bentuk kedzaliman.
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 18 September 2019  |  16:53 WIB
Loading the player ...

Bisnis.com, JAKARTA - Cendekiawan Muslim senior, Quraish Shihab, menyatakan menunda-menuda keadilan adalah bentuk kedzaliman.

Pesan itu disampaikan oleh Quraish dalam acara pembukaan Forum Titik Temu dengan tema Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan di Cikini, Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (18/9/2019) yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam acara itu, Quraish menyampaikan ceramah mengenai toleransi di masyarakat. Salah satu pesan ceramah yang disampaikan adalah soal memberikan keadilan. Adil, katanya, adalah memberi setiap orang haknya dengan cara yang benar dan secepat mungkin.

"Adil bukan sekedar memberi hak, (tapi juga) memberi hak dengan cara yang benar dan secepat mungkin. Menunda-menunda keadilan adalah kedzaliman," kata mantan Menteri Agama ini.

Dalam ceramahnya, Quraish menyatakan memperlakukan seorang warga secara berbeda karena perbedaan agama, suku atau jenis kelamin itu merupakan bentuk ketidakadilan. Di sisi lain, ekstrimisme atau teror itu bukan merupakan keadilan.

Di antara banyak perbedaan di negeri ini, Quraish menyatakan Indonesia memiliki titik temu bernama Pancasila. "Kendati kita berbeda penafsiran tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, kita semua menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua menganut kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kemanusiaan itu mendahului keberagaman dalam pandangan Islam," kata Quraish.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyatakan keberhasilan suatu negara akan ditentukan oleh derajat penerimaa terhadap kemajemukan. Pasalnya, lalu lintas masyarakat dalam lingkup antar daerah hingga antar negara menjadi hal yang tak bisa dielakkan sejalan dengan perkembangan infrastruktur dan teknologi saat ini. Setiap orang bebas bergerak dengan berbagai alasan mulai berbisnis hingga berwisata.

“Isu kemajemukan bukan isu sosial atau isu politik, soal ini adalah isu pembangunan ekonomi. Tanpa kemajemukan maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat tertutup dan tidak berkembang. Keberhasilan sebuah negara dan sebuah daerah akan sangat ditentukan oleh derajat penerimaan kemajemukan, semakin bisa menerima akan semakin diminati, dikunjungi dan didatangi,” kata Jokowi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Presiden Joko Widodo

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top