Akademisi : Ada Yang Terganggu Oleh Kebijakan Jokowi

Akademisi dari Universitas Airlangga DR Bambang Boediono membeberkan meningkatnya tensi politik yang terjadi belakangan ini, disinyalir terjadi akibat terganggunya kepentingan para elite oleh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 02 September 2019  |  19:50 WIB
Akademisi : Ada Yang Terganggu Oleh Kebijakan Jokowi
Presiden Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. - Antarafoto

Bisnis.com, JAKARTA - Akademisi dari Universitas Airlangga DR Bambang Boediono membeberkan meningkatnya tensi politik yang terjadi belakangan ini, disinyalir terjadi akibat terganggunya kepentingan para elite oleh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia memprediksi elite politik dan elite bisnis yang terganggu kepentingannya adalah mereka yang selama ini diuntungkan oleh keberadaan Petral dan Freeport di Indonesia, sehingga, menurutnya, lewat pembubaran Petral dan pengendalian Freeport oleh Pemerintah melalui mekanisme divestasi, dapat membuat para elite bisnis dan politik ini terganggu, dan membalasnya dengan membuat instablitas politik. 

"Bisa jadi kerusuhan di Papua ditunggangi oleh kepentingan yang tidak suka pada divestasi Freeport. Demikian pula kegaduhan yang terjadi di tempat lain, bisa juga ditunggangi oleh mereka yang selama ini diuntungkan oleh keberadaan Petral, karena pada dasarnya kegaduhan itu tidak berdiri sendiri," tuturnya, Senin (2/9/2019).

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Teddy Wibisana berpandangan kerusuhan yang terjadi di wilayah Papua diakibatkan oleh berkembangnya sikap ekstremisme belakangan ini berkembang di sana.

"Sikap ekstrem ditunjukan mereka yang berperilaku rasialis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Selain itu, reaksi yang ekstrem juga ditunjukan masyarakat Papua terhadap perlakuan diskriminasi yang mereka alami di Surabaya dan Malang," katanya.

Selain berkembangnya sikap ekstrim, Teddy juga melihat bahwa kegaduhan yang diciptakan para elite, dapat memicu kegaduhan di masyarakat Papua.

"Elite sendiri juga membuat kegaduhan. Presiden meminta para Menteri agar tidak membuat keputusan strategis, ada menteri yang justru mengganti jabatan strategis. Ini melemahkan wibawa Presiden," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, papua

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top