Pengamat: Pemindahan Ibu Kota Jangan Jadi Olahan Pebisnis

Ketiadaan kajian yang komprehensif dan mendalam terkait alasan pemindahan ibu kota  akan membuat langkah itu tidak menyelesaikan masalah di tempat asal Jakarta nantinya.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 28 Agustus 2019  |  17:53 WIB
Loading the player ...
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro memegang peta Pulau Kalimantan di sela-sela wawancara tentang rencana pemindahan lokasi ibu kota, di Kantor Kementerian PPN, Jakarta, Selasa (30/7/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA - Ketiadaan kajian yang komprehensif dan mendalam terkait alasan pemindahan ibu kota  akan membuat langkah itu tidak menyelesaikan masalah di tempat asal Jakarta nantinya.

Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting,  mengatakan lemahnya kajian tersebut justru akan menciptakan masalah yang sama di tempat yang baru. Pernyataan itu disampaikan Pangi  setelah Presiden Jokowi baru saja memutuskan untuk memindahkan Ibu kota negara.

Pemerintah berdalih kebijakan tersebut didasarkan pada beberapa argumentasi yang sudah umum dan sering terdengar selama ini. Beban Jakarta yang sudah terlalu berat menjadi alasan utama kebijakan ini. Begitu juga dengan kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara, air bersih dan seterusnya.

“Ada kesan kegamangan dan ketidakmampuan dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan fundamental yang ada di Jakarta. Saat bersamaan justru lebih  tertarik untuk mengambil jalan pintas, lari dari masalah,” ujarnya, Rabu (29/8/2019).

Menurut Pangi, memindahkan ibu kota tidak akan serta merta menyelesaikan masalah di tempat asal Jakarta, bahkan berpotensi menjadi olahan pebisnis dan pemilik modal.

"Apalagi jika pemindahan tidak dipersiapkan dengan matang, baik dari segi konsep dan pengelolaannya," katanya.

Pangi melihat, indikasi lemahnya kajian terlihat dari alasan pemindahan, pemilihan lokasi, kesiapan regulasi, koordinasi antar kelembagaan, terutama pemerintah dengan DPR dan mengabaikan peran partisipatif masyarakat luas.

“Argumen tentang pemerataan pembangunan juga merupakan alasan yang sangat absurd,” katanya.

Pemerataan pembangunan solusinya bukan pemindahan ibu kota.Tetapi bisa pada politik anggaran dimana pemerintah tidak hanya terkonsentrasi di pulau Jawa saja dan memberikan otoritas dan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Ibu Kota Dipindah

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top