Bangun Ibu Kota Baru di Kaltim, Harus Ada Kolaborasi Investor dan BUMN

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur diperkirakan menelan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan estimasi,  total biaya proyek atau cost project dan pembiayaan fisik ibu kota negara mencapai Rp486 triliun.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 27 Agustus 2019  |  12:35 WIB
Bangun Ibu Kota Baru di Kaltim, Harus Ada Kolaborasi Investor dan BUMN
Ilustrasi-Gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota negara. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA- Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur diperkirakan menelan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan estimasi,  total biaya proyek atau cost project dan pembiayaan fisik ibu kota negara mencapai Rp486 triliun.

Mengingat kebutuhan anggaran yang sangat besar, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mendorong sinergi antara investor dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendanai pemindahan ibu kota negara ini.

Hal ini penting guna mengakselerasi pembangunan ibu kota baru, mulai dari insfrasruktur, istana kepresidenan hingga  institusi negara lainnya. “Karena kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara baru ini sangat besar sekitar Rp486 triliun sementara kemampuan APBN sangat terbatas maka tak ada jalan lain bagi pemerintah selain menggandeng investor,” ujar Said yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian ini.

Politisi senior PDIP ini menegaskan investor harus berkolaborasi dengan BUMN. Hal ini penting guna mengakselerasi percepatan pembangunan ibu kota negara yang baru itu.

“Saya kira, kolaborasi investor dan BUMN kita menjadi kunci menyukseskan pemindahan ibu kota negara,” jelasnya.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo pada Senin (26/8) siang memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah mengkaji sejumlah calon kawasan ibu kota di Pulau Kalimantan.

Selain tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare, pembangunan ibu kota baru itu akan dimulai pada tahun 2021 dengan target penyelesaian pembangunan gedung pemerintahan pada tahun 2024.

Said mengapresiasi keputusan pemerintah memindahkan ibu kota. Namun dia berharap pemerintah terbuka dan mengumumkan kepada masyarakat atas hasil kajian pemindahan ibu kota negara sampai pada detil teknis serta pengaruhnya terhadap terhadap lingkungan. Langkah  ini penting agar masyarakat ikut berpartisipasi atas jalannya program pembangunan ibu kota baru.

“Karena sudah melalui kajian yang mendalam dari berbagai aspek, baik keamanan, politik dan budaya oleh Bappenas maka pilihan ibu kota baru di Penajam Paser dan Kutai Kartenegara layak mendapat apresiasi,” tegasnya.

Said mengaku, kemampuan APBN untuk membiayai pemindahan ibu kota negara ini sangat terbatas. Keterlibatan investor dan BUMN guna mendanai perpindahan ibu kota ini sangat diperlukan, ujarnya.

“Saya kira, komposisi yang ideal dari segi pendanaan dengan prosentasi 30 persen : 70 persen,” terangnya.

Pemerintah, jelas Said, bisa menyiapkan anggaran lewat instrumen APBN 30 persen dan sisanya sekitar 70 persen bersumber dari  swasta  dan BUMN.
Dalam nota RAPBN 2020, jelasnya, pemerintah sudah menyiapkan anggaran permulaan untuk pembangunan ibu kota.

“Maka saya berharap sekali lagi agar pemerintah segera mengajukan RUU pemindahan ibu kota negara. Dengan demikian target presiden bahwa pada tahun 2024 terjadi perpindahan ibu kota negara akan terlaksana tepat waktu,” jelas Said. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Ibu Kota Dipindah

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top