Menkominfo Diminta Proporsional Soal Pemblokiran Internet di Papua

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah bersikap adil dan proporsional terkait pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 26 Agustus 2019  |  12:38 WIB
Menkominfo Diminta Proporsional Soal Pemblokiran Internet di Papua
Gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Manokwari, dibakar massa, Senin (19/8/2019). Aksi masyarakat Papua ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang alami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah bersikap adil dan proporsional terkait pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Menurut pimpinan komisi DPR yang neangani masalah komunikasi dan informatika tersebut, pemerintah harus memberikan akses informasi yang lengkap dan akurat agar masyarakat mengetahui duduk persoalan sehingga kerusuhan bisa dihentikan.

"Mestinya harus ada informasi yang akurat agar masyarakat mengetahui perkembangan Papua," kata Kharis kepada wartawan, Senin (26/8).
Akan tetapi politikus PKS itu bisa memahami kalau pemerintah mengambil langkah tersebut untuk menekan peredaran hoaks yang memperkeruh kerusuhan di sana.

"Terserah pemerintah, kalau dirasa langkah ini efektif ya silakan saja," katanya.

Sejauh ini pemerintah belum bisa memastikan kapan blokir akses internet di Papua dan Papua Barat dicabut. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pun meminta maaf akan hal itu.

Dia mengakui propaganda di dunia maya di dua provinsi tersebut belum berhenti meski diakuinya Menkominfo Rudiantara bahwa suasananya sudah kondusif.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
papua, kemenkominfo

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top