Bisnis.com, JAKARTA—Rencana pemindahan ibu kota terus menjadi polemik di kalangan politisi Senayan akibat para anggota DPR belum dilibatkan oleh pemerintah.
Politikus Partai Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah pusat untuk segera menentukan lokasi pasti pemindahan ibu kota agar tidak terjadi kesulitan nantinya.
Dia mengatakan masyarakat Kaltim menyambut baik bila memang nantinya provinsi ini benar-benar ditetapkan menjadi ibu kota yang baru.
Pemerintah setempat pun telah mempersiapkan diri dari berbagai aspek, tak hanya sarana dan prasarana tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM).
Hanya saja, kata Anggota DPR Komisi X tersebut, sebaiknya titik koordinat lokasinya secepat mungkin diputuskan supaya menghindari adanya spekulasi tanah sehingga mempersulit eksekusi nantinya.
Sedangkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, rencana pemindahan ibu kota belum tepat untuk dilakukan.
Dia beralasan, sampai saat ini pemerintah belum berhasil mengentaskan masalah kemiskinan hingga ketahanan pangan.
"Perbaiki dulu persoalan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, ketahanan energi, utang kita, baru pindah ibu kota" kata Fadli zon, Jumat (23/8/2019).
Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut pemerintah seharusnya mengadakan referendum terlebih dahulu sebelum memindahkan ibu kota.
Dia mengaku tidak ingin keputusan tersebut diambil tanpa mendengarkan masukan dari masyarakat.
"Saya kira kalau perlu diadakan referendum, ya, seperti usulan itu agar ada pendapat masyarakat. Apa sih pendapat masyarakat? Apakah memang perlu pindah ibu kota atau tidak?" katanya.
Kalau pun nantinya pindah ibu kota, Hetifah dan Fadli Zon setuju kalau perencanaan pembangunan harus matang dengan mengambil konsep futuristik dan tetap menjaga kelestarian lingkungan Kalimantan.
