Bisnis.com, JAKARTA -- Perselisihan antara Korea Selatan dengan Jepang menjadi makin meluas setelah Seoul mengumumkan akan menarik diri dari perjanjian terkait pertukaran informasi intelijen dengan Jepang.
Wakil Ketua Keamanan Nasional Kim Yougeun menyampaikan Korea Selatan akan mengajukan pemberitahuan penarikan kesepakatan dari kerangka kerja 3 tahun dengan Jepang untuk bertukar informasi militer rahasia.
Langkah ini dilakukan meskipun ada desakan dari para sekutu termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar kedua negara tetangga dapat bekerja sama menjaga keamanan kawasan tersebut dari Korea Utara dan China.
Kim mengutip keputusan Jepang baru-baru ini untuk menghapus Korea Selatan dari daftar negara-negara ekspor tepercaya.
"Kebijakan itu telah memberikan perubahan signifikan pada lingkungan kerja sama pertahanan dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional kami," ujar Kim, seperti dikutip melalui Bloomberg, Kamis (22/8/2019).
Keputusan tersebut menunjukkan pertaruhan yang semakin meningkat untuk perselisihan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Jepang dan Korea Selatan, yang telah meningkat dari isu diplomatik menjadi perselisihan dagang yang dapat mengancam rantai pasokan global.
Meskipun belum jelas dampak apa yang dapat terjadi jika Seoul menarik diri dari pakta itu, langkah ini menggarisbawahi rintangan yang dihadapi Washington dalam membuat para tetangga bekerja bersama dalam inisiatif keamanan regional.
Hubungan antara kedua negara telah terjun ke titik terendah dalam beberapa dekade terakhir sejak Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan bahwa sebuah perusahaan Jepang bertanggung jawab untuk membayar kompensasi kepada mantan pekerja wajib militer dan keluarga mereka.
Jepang mengatakan semua klaim tersebut telah diselesaikan di bawah perjanjian 1965, sedangkan pengadilan Korea Selatan mengatakan bahwa perjanjian pada masa lampau itu tidak mencakup rasa sakit dan penderitaan emosional yang diderita para pekerja paksa.
Sejak saat itu, Jepang telah melakukan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap ekspor ke Korea Selatan, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional.
Di pihak lain, Seoul telah bergerak memberikan aksi balasan dengan rencana menghapus Jepang dari daftar tujuan ekspor tepercaya.
Korea Selatan telah menetapkan pemikirannya tentang pakta tersebut sebagai pembalasan atas kontrol ekspor Jepang yang lebih ketat.
Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer, atau GSOMIA, antara Jepang dan Korea Selatan ditandatangani pada November 2016, setelah Seoul membatalkan upaya sebelumnya pada menit terakhir pada 2012.
Perjanjian ini memungkinkan, tetapi tidak mengharuskan, pertukaran intelijen.
Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono mengatakan pada Rabu (21/8/2019), setelah pertemuan dengan mitranya dari Korea Selatan, Kang Kyungwha di Beijing bahwa pakta itu bersifat penting dan harus dipertahankan.
Sebelumnya, Menteri pertahanan Korea Selatan Jeong Kyeongdoo, mengatakan kepada komite pertahanan Majelis Nasional bahwa telah ada 26 contoh pertukaran intelijen dengan Jepang sejak perjanjian ditandatangani.
Jepang diketahui memiliki perjanjian serupa mengenai pertukaran informasi militer dengan negara lain, termasuk AS dan Australia.
