Kabar24.com, JAKARTA — Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa upaya untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) memerlukan kajian mendalam dengan melibatkan masyarakat dan akademisi.
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi hasil rekomendasi Kongres ke-5 PDI Perjuangan di Bali yang meminta dihidupkan kembali panduan pembangunan nasional tersebut.
Menurutnya, wacana untuk menghidupkan GBHN perlu dilihat dari sisi kepentingan dan urgensinya.
"Saya berpandangan GBHN perlu dikaji lebih dalam lagi karena dinamika ekonomi politik global sekarang ini sangat luar biasa," kata Bambang, Selasa (13/8).
Dia menambahkan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah perbedaan zaman ketika GBHN itu ada puluhan tahun lalu.
Menurutnya, menghidupkan kembali GBHN merupakan sebuah keputusan penting bagi arah negara menuju masa depan sehingga harus benar-benar melalui pengkajian mendalam.
"Karena begitu kita putuskan, maka itu akan mengikat puluhan tahun ke depan karena itu garis besar haluan negara kita," katanya.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah merampungkan rumusan haluan negara yang dicanangkan untuk dihidupkan lagi.
Draf susunan MPR itu berjudul "Pokok-pokok Haluan Negara" dengan tebal 140 halaman. Dokumen itu terdiri dari tujuh bab antara lain berisi arah kebijakan pembangunan 2020-2045 dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, pertahanan serta keamanan.
MPR mencanangkan rumusan ini menjadi GBHN. Sebelumnya GBHN dihapus pada 2002 seiring dengan amandemen keempat Undang-undang Dasar 1945.
Dalam pengantarnya, disebutkan bahwa tidak adanya GBHN telah mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang. Disebutkan juga bahwa pemilihan secara langsung telah memberikan keleluasaan bagi calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pada saat berkampanye.
