KPK Diminta Bongkar Suap Impor Bawang Hingga ke Akarnya

JAKARTA-Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar perkara tindak pidana suap dan permainan kuota bawang hingga ke akar-akarnya.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 09 Agustus 2019  |  05:15 WIB
KPK Diminta Bongkar Suap Impor Bawang Hingga ke Akarnya
Pedagang menata bawang putih impor di pasar kota, Lhokseumawe, Aceh, Jumat (12/5). - Antara/Rahmad

Bisnis.com, JAKARTA – Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar perkara tindak pidana suap dan permainan kuota impor bawang hingga ke akar-akarnya.

Anggota Dewan Pertimbangan Almisbat, Syaiful Bahari mengapresiasi penyidik KPK yang cepat menangkap anggota DPR Komisi VI Fraksi PDI-Perjuangan Nyoman Dhamantra pada Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dia berharap OTT tersebut bisa jadi pintu masuk bagi KPK untuk terus membongkar semua praktik korupsi impor bawang secara menyeluruh hingga ke sumber peraturan yang telah memberi peluang kepada para pihak untuk melakukan korupsi.

“Kami sudah lama mengingatkan dan mengkritik kebijakan dan praktik importasi bawang putih ini sebelum terjadinya OTT, karena hal itu seringkali menimbulkan gejolak harga di konsumen dan pasar,” tuturnya, Kamis (8/8/2019).

Syaiful menilai bahwa bawang putih kini menjadi bancakan nasional karena keuntungannya yang menggiurkan, sehingga banyak pengusaha tergiur bermain di sektor bawang putih. Bahkan, Syaiful menilai sempat terjadi permainan harga bawang agar melambung tinggi oleh para pengusaha.

“Jadi harga bawang putih yang sempat tembus Rp80.000 per kilo jika dihitung dari modal impor sebesar Rp14.000 dapat dijual dibawah Rp 20.000 tapi harga sengaja direkayasa menjadi Rp25.000 hingga Rp35.000 dan konsumen dipaksa membeli dengan harga tidak wajar,” katanya.

Dia berpandangan semakin peraturan diperketat, maka peluang pengusaha untuk mendapatkan ijin impor secara terbuka dan fair yaitu semakin kecil. Akhirnya banyak importir mencari jalan tikus untuk bisa mendapatkan kuota termasuk menyuap para pejabat negara yang mempunyai akses langsung penerbitan ijin Impor.

“Ini juga bisa jadi momentum bagi pemerintahan Jokowi periode kedua untuk mencabut, merevisi semua peraturan yang memberi ruang bagi suburnya praktek KKN, monopoli dan kartel karena ketiga perilaku tersebut berujung pada tindakan koruptif,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top